Transisi Agus Marto dan Perry Warjiyo Dijamin Tak Akan Ganggu Kinerja BI

DPR Tetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI — Gubernur BI Perry Warjiyo bersalaman dengan mantan gubernur BI Agus Martowardojo usai disahkan oleh DPR, Jakarta, Selasa (3/4). Perry Warjiyo resmi menggantikan Agus Martowardojo yang akan menyelesaikan masa baktinya Mei 2018. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, memastikan transisi kepemimpinan antara dirinya dengan Perry Warjiyo tidak akan mempengaruhi kinerja bank sentral dalam menjaga ekonomi moneter. Dia mengatakan, dewan gubernur tetap berjalan efektif sekalipun terjadi pergantian pimpinan.

"Saya akan ada di BI sampai 24 Mei dan 24 Mei kita sudah punya Gubernur terpilih Pak Perry Warjiyo. Pada 24 Mei, saat saya mengakhiri tugas, langsung Pak Perry mengganti saya. Tetapi kan dewan gubernur berjalan efektif," ujar Agus di kantornya, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Agus mengatakan di tengah pelemahan rupiah yang terjadi beberapa waktu belakangan, BI akan selalu berada di pasaran untuk melakukan intervensi. Termasuk memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia dalam kondisi stabil.

"Seperti saya sampaikan BI akan selalu hadir di pasar. Kita akan senantiasa menjaga moneter makroprudensial dan sistem peredaran uang. Dan kita akan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia," jelasnya.

Agus menambahkan hingga pemimpin baru dilantik, tidak akan ada kekosongan kekuasaan di BI. Bank Sentral juga akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengendalikan stabilitas keuangan.

"Enggak ada kekosongan kepemimpinan. Jadi begitu nanti Pak Perry Warjiyo membacakan sumpahnya, terus langsung serah jabatan lalu semua berjalan baik. Dan sampai terakhir semua akan jaga dan transisi ini akan berjalan baik termasuk koordinasi kita dengan pemerintah dan OJK," tandasnya.

Reporter : Anggun P. Situmorang

Sumber : Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Perry Warjiyo Terpilih Jadi Gubernur Bank Indonesia

Tawa Canda Agus Martowardojo Saat Bertemu Gubernur BI Terpilih — Gubernur BI terpilih Perry Warjiyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/4). Perry Warjito terpilih menjadi Gubernur BI untuk periode 2018-2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Komisi XI DPR RI menyatakan bahwa Perry Warjiyo lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023. Perry mendapat persetujuan dari semua anggota fraksi.

"Keputusan musyawarah mufakat, disetujui oleh semua fraksi," kata anggota Fraksi XI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada Liputan6.com, pada 28 Maret 2018.

Perry Warjiyo saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Ia telah 34 tahun berkarya di Bank Indonesia.

Hendrawan berharap agar Perry bisa membawa Bank Indonesia terus fokus menciptakan stabilitas moneter dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Tahap selanjutnya, keputusan dari Komisi XI tersebut akan dilaporkan pada Rapat Paripurna minggu depan. "Baru Pimpinan DPR menulis surat kepada Presiden," jelas dia.

Selanjutnya, Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) secara resmi menyetujui penunjukkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur BI periode 2018-2023.

Hasil keputusan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (3/4/2018).

"Setelah mendengarkan masukan, saran dan pendapat dari seluruh fraksi, rapat internal Komisi XI DPR RI memutuskan secara musyawarah mufakat untuk menetapkan Saudara Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 dan Saudara Doddy Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023," kata Hafisz.

DPR berharap agar Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi global.

"Stabilitas perekonomian tersebut harus dilakukan dengan kebijakan moneter yang dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah," ujarnya.

Selanjutnya, DPR juga meminta agar Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih dapat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah, OJK, dan DPR RI terkait dengan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan system pembayaran dengan tetap menjaga independensi Bank Indonesia.

"Akhirnya, kami berharap agar kebijakan-kebijakan Bank Indonesia ke depan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi di Indonesia," jelas dia.