Ini Manfaat Ada Holding BUMN Perbankan di RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mengebut proses pembentukan induk usaha atau holding perbankan yang diharapkan bisa terwujud pada tahun ini. PT Danareksa (Persero) akan ditunjuk menjadi induk, sementara anggota holding akan terdiri dari beberapa bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

Anggota holding perbankan antara lain, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bahana Sekuritas, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Direktur Utama Bank BTN, Maryono mengatakan dengan terbentuknya holding perbankan, jaringan layanan perseroan akan semakin luas. Sebagai contoh, dia menjelaskan, dengan adanya holding ini, ATM perbankan anggota holding bakal terhubung dalam satu sistem. Hal ini membantu bank-bank dengan jaringan ATM yang masih kecil untuk meningkatkan luasan layanan ATM tanpa harus mengeluarkan dana investasi tambahan.

"Sebetulnya yang ada manfaat banyak dengan ada holding adalah Bank BTN. Mengenai IT kita yang tersistem di pusat mungkin sekarang kita yang paling kecil. Jumlah ATM kita yang paling kecil. Sehingga kita bisa memanfaatkan jumlah ATM yang lebih besar tanpa melakukan investasi," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta (23/4/2018).

Lebih jauh Maryono menjelaskan, salah satu tujuan dibentuk holding perbankan adalah untuk meningkatkan tambahan modal bagi masing-masing anggota holding.

"Bisa meningkatkan tambahan modal dari masing-masing anggota holding ini yang tidak perlu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata dia.

"Holding perbankan ini punya tujuan bagaimana kita meningkatkan size dari masing-masing perbankan. Kita bisa mendapatkan pinjaman dari pihak lain, yang berasal dari baik jangka panjang maupun jangka menengah," tandas Maryono.

Reporter : Wilfridus Setu Embu

Sumber : Merdeka.com

2 dari 2 halaman

BTN Siap Dukung Program DP 0 Persen untuk PNS dan TNI-Polri

Redaksi Liputan6.com bersama Kantor Staf Presiden RI akan mengadakan Bincang Bisnis dengan tema Rumah Murah Untuk Rakyat, Bisa ?

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyatakan kesiapan mendukung program uang muka (down payment/DP) 0 persen kredit rumah PNS dan TNI-Polri. Itu karena program ini dinilai bisa mendongkrak penjualan rumah hingga melebihi target pemerintah satu juta unit.

"Saya kira tahun ini penjualan rumah sudah akan melebihi satu juta, yang nantinya akan dikoordinasi oleh pemerintah yaitu Kementerian PUPR. Dengan program DP 0 persen ini, maka pencapaiannya bisa di atas satu juta," kata Direktur Utama Bank BTN Maryono dalam kterangannya, Minggu pada 22 April 2018.

Maryono menambahkan Bank BTN akan berkontribusi dan mendukung penuh dalam program DP 0 persen tersebut, karena ini merupakan salah satu program pemerintah yang sangat strategis untuk memberikan kemudahan bagi PNS, TNI dan Polri dalam memiliki rumah.

Selain itu, langkah ini juga akan mempercepat realisasi program satu juta rumah yang diinisiasi oleh Pemerintahan Jokowi-JK dan sangat berhubungan dengan bisnis Bank BTN.

"Program satu juta selama tiga tahun ini konsentrasinya adalah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan program ini nantinya akan ditingkatkan untuk masyarakat non-MBR khususnya untuk PNS, TNI, Polri yang akan diberikan kemudahan dan fasiltas sehingga akan memudahkan percepatan untuk program satu juta rumah," tambah Maryono.

Menurut Maryono, dengan angsuran yang bisa mencapai 30 tahun dengan melibatkan PT Taspen (Persero), bunga KPR-nya bisa lebih rendah dibandingkan dengan bunga KPR komersial pada umumnya. Selain itu, perlu juga dilakukan kajian bersama dengan BP Tapera mengenai skema untuk meringankan uang muka KPR rumah PNS, TNI dan Polri ini.

"Skema Tapera ada dua yaitu bisa membantu uang muka debitur seringan mungkin dan bisa membantu perbankan dalam menetapkan suku bunga yang lebih rendah, karena nantinya tidak menggunakan dana APBN seperti fasilitas MBR," paparnya.

Lebih lanjut, meski masih dalam tahap kajian mengenai skema yang akan diimplementasikan dalam program tersebut, plafon yang diberikan bisa mencapai Rp 1 miliar.

Penggunaan kredit perumahannya pun bisa untuk landed maupun apartemen, yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

"Kita lihat banyak pegawai negeri yang golongan eselon satu dan dua banyak yang belum memiliki rumah," Maryono mengakhiri.

Ahok Bingung Jawaban Anies soal Penyediaan Rumah Murah Hanya Retorika