Harga Jual Listrik Masih Mahal, RI Belum Lirik Bangun Pembangkit Nuklir

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah belum melirik nuklir sebagai sumber ‎energi listrik. Alasannya, Biaya Pokok Produksi (BPP) Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih tinggi sehingga berpengaruh terhadap harga jual listriknya. 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)‎ Arcandra Tahar mengakui, ada ajakan untuk Indonesia menggunakan nuklir, sebagai sumber energi pembangkit yang menghasilkan listrik dengan membangun PLTN.

"Banyak yang mengatakan mari nuklir," kata Arcandra dalam sebuah diskusi, di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Namun ajakan tersebut tidak langsung diterima. Dia pun membandingkan harga listrik yang dijual dari PLTN. Dari data di lapangan, rata-rata harga listrik dari PLTN mencapai US$ 14 sen per kilo Watt hour (kWh), jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sekitar US$ 6 hingga US$ 7 sen per kWh.

"Sebagian mungkin salah persepsi, nuklir bisa di US$ 6-7 sen per kWh, tidak. Pembangkit listrik nuklir itu bisa US$ 14 sen per kWH. Ini data di lapangan," paparnya.

Menurut Arcandra, harga listrik dari pembangkit nuklir masih lebih mahal ketimbang Energi Baru Terbarukan (EBT). Sementara pemerintah saat ini sedang berupaya membuat tarif listrik semakin terjangkau. Sebab itu, ‎pemerintah mengatur harga EBT semakin kompetitif, dengan menerapkan kebijakan harga jual listrik dari pembangkit EBT.

Yaitu 85 persen dari rata-rata BPP listrik nasional, untuk jenis Pembangkit Listrik Tanaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air laut.

Selain terbentur harga listrik yang lebih mahal, pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi listrik, dengan membangun PLTN masih menghadapi tantangan.

"Coba lihat mana yang lebih murah pembangkit nuklir atau EBT. Belum lagi kita punya challenges di nuklirnya," tandas Arcandra.