YLKI Harap Pemerintah Buat Kebijakan Tol untuk Jangka Panjang

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 13 Apr 2018, 18:19 WIB
Diperbarui 13 Apr 2018, 18:19 WIB
(Foto:Liputan6.com/Maulandy R)

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat bicara mengenai kebijakan penerapan ganjil-genap di ruas Tol Jabodetabek dan Jakarta-Tangerang. YLKI menilai, pemerintah harus membuat sebuah aturan yang bersifat jangka panjang.

Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan, keberadaan sistem ganjil genap di jalan tol itu adalah instrumen sementara. Oleh karena itu, pihaknya mendorong dibuat sebuah aturan permanen yang bisa dipakai untuk seterusnya.

"Kami harap pemerintah bisa membuat instrumen permanen untuk (arus lalu lintas) ke Jakarta. Karena di banyak negara, ganjil genap itu incidental, dan kami harap ada instrumen lain untuk ini," tutur dia di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Dia menyebutkan, kepadatan arus lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan pribadi menuju arah Jakarta untuk saat ini sudah sangat banyak, yakni tercatat ada 47 juta perjalanan per hari.

Meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah membuat regulasi seputar penerapan jalan berbayar atau Electronik Road Pricing (ERP) di beberapa titik, Tulus menganggap, penerapan sistem ganjil-genap di jalan tol bisa jadi lompatan untuk selanjutnya membuat sebuah kebijakan baru yang lebih kokoh lagi.

Selain itu, ia berharap, masyarakat yang biasa menggunakan angkutan pribadi benar-benar bisa beralih ke moda transportasi umum seperti kereta api dan bus.

"Dengan ganjil-genap ini, kami harapkan masyarakat bisa pindah ke angkutan umum. Nanti juga 2019 kan LRT sudah ada buat warga Bogor-Jakarta Bekasi buat pergi ke Jakarta," ucap dia.

 

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Penerapan Ganjil Genap Tol Turunkan Kepadatan Lalu Lintas 35%
Kendaraan melintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (13/3). Pada hari pertama pemberlakuan kebijakan, dinyatakannya, terpantau pengguna jalan tol beralih waktu. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Sebagai informasi tambahan, BPTJ telah menyiapkan bus premium tambahan untuk dijalankan di ruas Tol Jabodetabek dan Tol Jakarta-Tangerang. Total ada 40 bus premium, atau masing-masing 20 bus di tiap ruas.

Tulus menimpali, bilamana penyediaan transportasi umum masih gagal membuat masyarakat beralih ke angkutan umum, maka pemerintah harus mengendalikan penjualan kendaraan pribadi secara permanen.

"Kalau tidak, maka sarana yang pemerintah bangun dengan biaya mahal, hutang pula, nanti enggak laku. Sayang sekali. Biar laku, maka harus ada pengedalian kendaraan pribadi," pungkas dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

 

 

Lanjutkan Membaca ↓