Menteri Rini Akui Tak Mudah Wujudkan Keinginan Presiden Jokowi

Oleh Ilyas Istianur Praditya pada 13 Apr 2018, 13:01 WIB
Jokowi Resmikan Tol Becakayu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku bersyukur bisa membawa BUMN terus berkembang sampai saat ini. Alhasil sejak berdiri pada 1998 hingga saat ini, aset dari 143 BUMN melonjak dari Rp 438 triliun menjadi Rp 7.212 triliun.

Di depan mantan Menteri BUMN Tanri Abeng dan Mustafa Abubakar, Rini bercerita bahwa tugas BUMN di masa kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mudah. Indonesia melalui BUMN harus bisa melompat dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur.

Untuk itu, berbagai proyek kini banyak ditargetkan ke BUMN, terutama proyek-proyek yang kurang diminati oleh swasta. Inilah yang menjadi tantangan terberat Rini Soemarno saat menjabat sebagai menteri BUMN.

"Yang paling itu ketika kita BUMN melalui PLN diminta bangun power plant dengan total kapasitas 35 ribu megawatt (MW). Padahal sejak Indonesia merdeka sampai 2014 itu kapasitasnya hanya 46 ribu MW," cerita Rini di Kementerian BUMN, Jumat (13/4/2018).

Namun demikian, Rini Soemarno mengaku bersyukur karena hingga saat ini proyek tersebut sudah diselesaikan sebesar 17 ribu MW dan sisanya akan diselesaikan pada 2021.

 

2 of 2

Infrastruktur Transportasi

Menteri BUMN Rapat Kerja Dengan Komisi VI DPR RI
Menteri BUMN, Rini Soemarno terlihat berbincang saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Jumat (24/4/2015). Rini meminta izin penambahan modal untuk Adhi Karya, Waskita Karya dan Aneka Tambang (Antam). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Tak hanya itu, tugas yang tak kalah berat adalah pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi seperti salah satunya jalan tol.

Saat Rini mendapat mandat untuk menduduki jabatan Menteri BUMN, panjang jalan tol di Indonesia hanya 600 km. Namun, Presiden Jokowi menargetkan hingga 2019 harus harus ada terbangun 1.800 km jalan tol.

Selain itu, Rini mengaku Presiden Jokowi juga menargetkan inklusi keuangan di Indonesia hingga 2019 harus bisa 70 persen.

Dengan kata lain, 70 persen masyarakat Indonesia harus memiliki akses ke perbankan. Padahal saat ini inklusi keuangan itu masih 30-40 persen.

"Waktu saya diberi tanggung jawab itu terus terang saya bingung. Saya kalau diberi tugas saya analisis gimana ini dilakukan dengan tools yang saya miliki. Yang paling susah dan saya takutkan itu soal financial inklusi. Karena saya tahu Bank BUMN tidak pernah akur. Bagaimana bisa tercapai kalau Dirut perbankan tidak bisa duduk bersama. Tapi sekarang sudah duduk bersama. Alhamdulillah," cerita Rini.

Maka dari itu, dengan tingginya kepercayaan Rini kepada para pimpinan BUMN, dirinya optimistis mampu menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan Pesiden Jokowi tersebut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by