Soal CPO, Mentan Minta Uni Eropa Pikirkan Nasib Petani RI

Presiden Joko Widodo didampingi Mentan Amran Sulaiman saat meninjau kebun kelapa sawit rakyat di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (13/10/2017). (Dok Gapki)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan kunjungan dari Pelopor Khusus Dewan HAM PBB untuk Hak atas Pangan ke Indonesia, Senin (9/4/2018).

Menteri Pertanian (Menran) Amran Sulaiman mengatakan dalam pertemuan ini, dia turut menyampaikan keluhan terkait kampanye negatif terhadap sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia oleh Uni Eropa.

"CPO kami minta tolong, ada negative campaign, black campaign, di negara-negara Eropa. Kami (Indonesia) punya standar sendiri dan kami tidak mau didikte negara lain. Kami negara berdaulat tidak mau didikte negara lain," ungkapnya di Kementerian Pertanian, Jakarta.

Menurut dia, negara-negara Uni Eropa tidak bisa hanya berpatokan pada isu deforestasi saja. Sebab, hal yang mesti diperhatikan dalam bisnis CPO adalah kesejahteraan petani dan pengusaha sawit.

"Saya katakan pendekatannya jangan saja deforestasi. Kerusakan hutan, lingkungan, dan sebagainya. Tapi lihat juga dari sisi kesejahteraan petani," kata dia.

Kesejahteraan petani sawit inilah yang menurut dia harus diperhatikan, mengingat cukup besar petani Indonesia yang berkecimpung di sektor perkebunan sawit.

"Aku katakan. Kalau harga CPO turun karena black campaign, ada 30 juta komunitas, terdiri dari ada petani, pedagang. Kalau harga turun, 30 juta orang ini, mereka mencari pendapatan lain tempat. Mereka babat hutan lagi. Secara tidak langsung yang lakukan black campaign merusak lingkungan," tegas Amran.

"Orangutan saja diperhatikan. Ini orang beneran 30 juta ini. Orang. Bukan orangutan. Orangutan saja diperhatikan oleh negara-negara Eropa ini (petani) orang beneran. Dan kita selalu gaungkan ke tingkat dunia, kurangi kemiskinan, selamatkan orang-orang di bawah garis kemiskinan, baru mau kita mau cetak kemiskinan lagi," tandasnya.

Reporter: Wilfridus

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Menang Gugatan, Biodiesel RI Berpeluang Kembali Masuk ke Pasar Eropa

mentan — Ditemui usai rapat kabinet, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, angkat bicara soal kasus beras oplosan.

Langkah pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang memperjuangkan biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa dinilai positif. Lewat keberhasilan tersebut, pintu bagi biodiesel Indonesia kembali terbuka lebar ke pasar Eropa.

“Prospeknya terlihat, kita bisa memulai ekspor kembali ke Eropa,” ujar Sekjen GAPKI Togar Sitanggang di Jakarta, Sabtu (7/4/2018).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memang memastikan, kemenangan Indonesia di Mahkamah Uni Eropa bukan berarti upaya untuk menjaga pasar sawit dan produk turunannya selesai. Indonesia masih tetap bersiap atas langkah-langkah yang mungkin diambil Uni Eropa untuk mencegah kembali masuknya sawit ke pasar Eropa.

“Kita mensyukuri kemenangan ini yang penuh perjuangan yang dilakukan bersama dengan para pelaku usaha. Namun, ini tidak berarti selesai, karena kita sudah harus siap atas langkah-langkah yang yang kemungkinan mereka akan ambil. Untuk itu, kita ke depan akan lebih proaktif dan tidak defensive,” ujarnya.

Tindakan lanjutan itu memang bukan tidak mungkin akan datang. Saat ini pun, tekanan terkait sawit dan produk turunannya masih dirasakan. Salah satunya adalah diperkarakannya salah seorang staf ITPC di Lyon, Prancis, karena memasang banner yang menjelaskan nilai unggul Crude Palm Oil (CPO) di sisi kesehatan.

Di samping terus siaga, Enggar memastikan pihaknya tengah bekerja untuk membuka pasar baru bagi produk sawit Indonesia. Kawasan yang dibidik untuk perluasan pasar sawit adalah Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan.