Kemenhub Tak Lagi Jadi Mediator Masalah Kenaikan Tarif Ojek Online

Sopir Taksi Online Demo, Jalan Medan Merdeka Timur Macet Parah — Penampakan kemacetan parah di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Rabu (14/2). Demo yang digelar sopir taksi online di depan Istana Negara menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan akibat pengalihan arus lalu lintas. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jendral Pehubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan tidak akan ada lagi mediasi yang mempertemukan antara penemudi ojek online dengan para aplikator yang membahas mengenai tarif.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menegaskan untuk selanjutnya permasalahan mengenai tarif diserahkan secara bipartit yaitu aplikator dengan driver secara langsung.

“Tidak ada pertemuan lainnya, ini yang terakhir. Selanjutnya yang ada hanya pertemuan antara aplikator dengan mitra untuk membahas kesepakatan tarif,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (6/4/2018).

Mediasi yang dilakukan sebelumnya merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri beberapa waktu lalu.

Budi juga menyampaikan bahwa selama ini pihaknya menerima keluhan dari pengemudi ojek online mengenai pendapatan mereka yang terasa jauh berbeda antara saat ini dengan 1- 2 tahun lalu.

“Kata mereka sekarang semakin menurun. Apalagi semakin banyaknya pengemudi yang menjadi mitra dari aplikator. Selain itu, juga karena ketatnya persaingan antar aplikator,” jelasnya.

2 dari 2 halaman

Hasil Mediasi Terakhir

Dari mediasi terakhir, para aplikator ojek online mengaku akan melaksanakan hasil mediasi yang telah dilakukan.

"Kedua aplikator bersepakat untuk melakukan perbaikan tarif dan pendapatan pengemudi, hal inilah yang nantinya akan mereka diskusikan dengan pengemudi masing-masing,” imbuh Budi.

Selain itu, di pertemuan terakhir juga telah sepakat untuk membantu menaikkan posisi tawar pengemudi karena ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi keputusan sepihak dari aplikator.

“Kami akan mereview kerjasama antara pihakaplikator dengan mitra pengemudi. Selama ini dilakukan dengan sistem, sehingga pengemudi tidak memahami substansi kerjasama itu. Kami akan minta pihak Kemenakertrans dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mereview kesepakatan tersebut,” Budi mengakhiri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mereka meminta kenaikan tarif menjadi Rp 4.000 per kilometer untuk roda dua dan Rp 7.000 per kilometer untuk kendaraan roda empat.