Pemerintah Anggarkan Rp 2,5 Triliun buat Tambah Stok Beras

Oleh Merdeka.com pada 27 Mar 2018, 17:49 WIB
Harga Beras Naik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 1,2 juta ton pada 2018. Perum Bulog menyatakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini telah melebihi batas dan minus 27.888 ton.

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,5 triliun untuk penambahan CBP. Saat ini, anggaran tersebut belum bisa dicairkan sebelum pemerintah selesai membahas mekanisme pengadaan CBP yang baru.

"Sudah Rp 2,5 triliun. Cuma harus ada proses administrasi misalnya pengangkatan, penetapan, apanya itu sejalan," ujar dia di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Menanggapi hal ini, pengamat pertanian, Bayu Krisnamurthi meminta pemerintah memastikan kejelasan terkait badan yang memiliki Kuasa Pemegang Anggaran atau KPA.

“Menteri keuangan bendahara, Bulog user, di antara Bulog dan Kementerian keuangan ada KPA. Kalau untuk CBP itu APBN. Saya tidak tahu sekarang siapa KPA-nya," ujar dia.

Mantan Wakil Menteri Pertanian ini mengatakan sejauh pengamatannya, belum ada KPA yang pasti untuk pengadaan beras CBP. Selama ini, posisi KPA kerap berganti-ganti.

"Itu dulu pernah jadi cerita. Sedikit beranti-ganti. Pernah di Menko Kesra, pindah. Pernah Bulog sendiri, Kementerian Sosial," kata dia.

Kepastian soal KPA ini kata dia amat penting untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang sehat. "Enggak boleh dia pegang uang juga pegang barang. Jadi harus ada lembaga pemerintah yang punya kuasa pemegang anggaran," kata dia.

"Untuk operasi pasar apakah itu tugas Kemensos? Nanti kalau kejar tupoksi memang ada sesuatu yang harus kita selesaikan," tambah dia.

Oleh karena itu, menurut dia, persoalan KPA ini juga mesti diperhatikan. "Salah satu kegunaan Badan Ketahanan Pangan di bawah Presiden sesuai amanat UU, adalah itu. Sehingga kejelasan anggaran untuk Bulog itu menjadi lebih clear," ujar dia.

 

Reporter: Wilfridus S.

Sumber: Merdeka.com

 

2 of 2

Harga Beras Mahal hingga Data Tak Akurat Jadi Masalah Utama Pertanian RI

Harga Beras Naik
Pekerja mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (15/1). Wagub Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI akan selalu membeli beras Sulawesi dan Banten karena lebih memprioritaskan beras dari petani. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan PISAgro dan IBCSD (Indonesia Bussines Council for Sustainable Development) menyelenggarakan Responsible Bussines Forum (RBF) On Food and Agriculture.

Di hadapan pengusaha dan akademisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution membeberkan sejumlah masalah di sektor pertanian yang mesti diatasi.

"Terkait dengan panen, masalah utama kami adalah mahalnya harga beras dan panen yang berkualitas rendah. Antara lain disebabkan oleh kurangnya riset teknologi dan mesin pengering. Perikanan, terbatasnya peralatan mahalnya biaya logistik, dan terbatasnya cold storage," ungkapnya di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa 27 Maret 2018.

Lebih jauh, Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini juga memaparkan berbagai langkah dan kebijakan yang sudah ditempuh pemerintahan.

"Pemerintah telah mencoba beberapa inisiatif. Dalam pengembangan panen pertanian, kita fokus pada peningkatan kualitas data karena tidak akuratnya data juga menjadi masalah, pengadaan infrastruktur pasca panen, serta perbaikan rantai pasok," jelas dia.

Sedangkan untuk menggiatkan sektor perkebunan, langkah pemerintah antara lain mendorong peremajaan tanaman, penanaman kembali, serta menginisiasi kerja sama antara petani kecil dan perusahaan swasta melalui skema offtaker.

Darmin juga menyinggung program perhutanan nasional untuk memberikan akses lebih luas kepada masyarakat. Tak hanya itu, program sertifikasi lahan juga menjadi andalan pemerintah Jokowi untuk meningkatkan kinerja serta kesejahteraan petani.

"Sertifikasi lahan hanya awal. Habis itu ada perhutanan sosial. Habis itu ada peremajaan komoditas perkebunan, nanti kita masuk ke karet dan lainnya. Kami juga desain ulang transmigrasi menjadi konsep yang lebih clustering tanamannya. Terakhir barangkali reforma agraria," tandas Darmin.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓