Menteri PUPR Ingin Waktu Tempuh Merauke-Boven Digul Jadi 6 Jam

Oleh Bawono Yadika pada 17 Mar 2018, 18:30 WIB
Diperbarui 19 Mar 2018, 18:13 WIB
Jalan Trans Papua (Foto: Dok Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan jalan Merauke-Boven Digul, di perbatasan Papua terus digenjot. Hingga akhir 2017, pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Papua Nugini dari total panjang 1.098 kilometer (km), sudah tembus mencapai 891 km. Sisa pembangunan jalan perbatasan 207 km.

"Pada akhir 2018 ini, pemerintah akan membangun jalan baru sepanjang 18 km di daerah yang terjal sekali sehingga pada akhir 2018 yang belum tembus 189 km," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat meninjau kondisi jalan Merauke – Boven Digul, Papua, sepanjang 424 km, Jumat 16 Maret 2018.

Basuki menuturkan, seluruh jalan perbatasan ditargetkan rampung tersambung pada 2019. Saat meninjau, kendaraan yang ditumpangi Basuki dan rombongan dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam.

Kondisi jalan baik bahkan dapat ditemui ruas jalan beraspal cukup panjang, lengkap dengan garis median. Namun masih terdapat jalan dengan kondisi rusak bahkan dijumpai beberapa spot jalan yang berlumpur.

Waktu tempuh yang semula dalam bilangan minggu, semakin singkat menjadi hitungan hari. Kini sudah bisa delapan jam. Apabila jalan sudah baik kondisinya maka bisa ditempuh enam saja.

Jalan dengan kondisi ini, menurut Basuki, harus segera ditangani karena merupakan tanah lunak dan daerah rawa yang cepat menjadi semakin berlumpur.

“Dari lima paket preservasi jalan Merauke-Boven Digul, 2 paket sudah tanda tangan kontrak pada Februari 2018, namun belum bekerja optimal. Saya minta agar BBPJN XVIII memacu kontraktor bekerja lebih keras sehingga 3-4 bulan ruas jalan rusak bisa diperbaiki. Harus full speed,” tutur dia seperti dikutip dari laman Setkab, Sabtu (17/3/2018).

Sementara itu, Bupati Boven Digul, Benediktus Tambonot apresiasi atas tindakan yang cepat dan kooperatif dari pemerintah dan juga menteri PUPR.

"Puji Tuhan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah membangun jalan Trans dan Perbatasan Papua ini. Walaupun ada yang masih berlubang, saya berterima kasih kepada Pak Menteri PUPR yang sigap sehingga dalam 3-4 bulan ke depan akan segera diperbaiki,” jelas dia.

Diharapkan, hal ini akan membawa kemudahan transportasi barang dan manusia, yang berdampak pada penurunan harga barang. Antara lain ialah harga sembako, bahan bangunan, pakaian, sayur mayur yang akan relatif murah.

 

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

 

2 of 2

Kawasan Perbatasan Merauke-Papua Nugini Dibangun

(Foto: Kementerian PUPR)
Perbatasan RI-PNG (Foto: Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan Sota di Kabupaten Merauke, Papua akan mulai dikerjakan pada Juni 2018.

Lokasi perbatasan Sota berjarak sekitar 80 km dari Merauke dengan kondisi jalan mantap sehingga bisa ditempuh dalam waktu satu jam.

"Saat ini ada pelintas batas sekitar 20-25 orang setiap hari. Kita akan perbaiki fasilitasnya, sehingga di samping fungsi pertahanan keamanan, jalan perbatasan juga bisa menjadi tujuan orang melihat garis batas negara di selatan Papua,” ucap dia di Merauke, Jumat 16 Maret 2018.

Pembangunan kawasan perbatasan Merauke-Papua Nugini yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya ini terbagi menjadi zona inti, sub inti dan pendukung. Pada zona inti akan dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN), gudang sita, klinik. 

Zona sub inti berupa rumah pegawai, wisma Indonesia dan zona pendukung berupa rest area, gereja, musola, parkir dan renovasi Pasar Sota.Basuki mengungkapkan, pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dalam kunjungan tersebut, dia juga menyempatkan diri berbincang dengan Daud, Ketua Adat masyarakat di perbatasan mengenai rencana pembangunan perumahan bagi masyarakat perbatasan. 

Selain itu, infrastruktur permukiman bagi warga sekitar perbatasan akan dibangun seperti sistem penyediaan air minum (SPAM), tempat pengolahan sampah, penyediaan MCK dan septic tank komunal, jalan lingkungan dan drainase bagi masyarakat sekitar perbatasan.

Pada 2016 Kementerian PUPR telah menyelesaikan tujuh PLBN yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ketujuh PLBN yakni PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin di NTT berbatasan dengan Timor Leste, PLBN Entikong, Badau dan Aruk di Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia, serta PLBN Skouw di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. 

 

 

Lanjutkan Membaca ↓