63 Persen Pekerja di Indonesia Berpendidikan SMP ke Bawah

Oleh Liputan6.com pada 05 Mar 2018, 18:45 WIB
Diperbarui 05 Mar 2018, 18:45 WIB
20160126-Ilustrasi pekerja

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 63 persen pekerja di Indonesia masih berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah saat ini. Pemerintah pun mempunyai pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Puan Maharani saat melakukan launching kerja sama pendidikan vokasi yang ke-5 untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, di Banten, Senin (5/3/2018).

"Apa yang dilakukan pemerintah melalui pendidikan vokasi tersebut dalam upaya mendorong ketersediaan SDM yang berkompeten daya saing. Ini merupakan satu hal yang harus segera kita lakukan bersama dengan bergotong royong," kata Menko Puan.

Dia menilai, dengan bekerja sama dan bergotong royong bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar.

"Kenapa karena tidak mungkin di satu bangsa itu akan menjadi satu bangsa yang besar yang berpendidikan kalau tidak melakukan bersama sama," imbuh Puan.

Dia mengatakan, langkah Kementerian Perindustrian saat ini merupakan langkah awal bagaimana nantinya SDM di Indonesia dapat berkompetisi dengan negara-negara maju di luar sana.

Program vokasi ini diyakini akan efektif untuk memangkas angka pengangguran. "Bukan hanya di Banten, di Jawa timur, Jakarta dan beberapa daerah lain juga," jelas dia.

Puan mengingatkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bersinergi untuk terus meningkatkan daya saing SDM di Indonesia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 2 halaman

Pendidikan Vokasi

Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini Kemenperin telah mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang bertujuan pada kebutuhan pasar kerja (demand driven).

Upaya tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan revolusi mental sebagai gerakan nasional untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam menghadapi era industri 4.0.

"Perkembangan industri nasional tentu memerlukan ketersediaan SDM yang kompeten guna memacu produktivitas dan daya saing. Apalagi, tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik," kata Menperin.

Langkah strategis pendidikan vokasi industri yang dilakukan Kemenperin, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, dengan harapan seluruh SMK di Indonesia ke depan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan industri.

Menperin Airlangga menyampaikan, untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, ada 143 perusahaan industri dan 292 SMK yang akan di-link and match-kan.

Dalam vokasi pendidikan ini juga akan ditandatangani sebanyak 612 perjanjian kerja sama antara industri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Kami memberikan apresiasi karena penuh terus meningkat dan semuanya antusias. Dalam hal ini, satu SMK dapat dibina oleh beberapa industri, sesuai dengan program keahlian di SMK yang terkait di sektor industrinya," imbuhnya.

Lanjutkan Membaca ↓