Kementerian PUPR Buat Saluran Irigasi di Pulau Seram

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 15 Feb 2018, 17:01 WIB
Diperbarui 15 Feb 2018, 17:01 WIB
Hanz Jimenez Salim/Liputan6.com
Perbesar
Presiden Jokowi berbincang dengan para pekerja saluran irigasi di Pulau Seram. (Hanz Jimenez Salim/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Kementerian PUPR melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT) irigasi di Desa Gemba Waimital, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Pulau Seram, Maluku.

Kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan saluran irigasi kecil sepanjang 3,6 km. Pengerjaan tersebut dilakukan selama 50 hari oleh 150 pekerja dari 6 kelompok petani pemakai air setempat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendatangi lokasi pada Rabu 14 Februari 2018, untuk melakukan pengecekan terhadap para petani yang tengah mengerjakan saluran irigasi tersebut.

"Kita ingin program PKT ini bisa menaikan tingkat konsumsi dan tingkat daya beli masyarakat di desa, utamanya yang ada di bagian timur Indonesia," ujar Jokowi di Seram, seperti dikutip Kamis (15/2/2018).

"Dengan cara yang sangat produktif ini, kita ingin jalan produksi di sawah dan irigasi menjadi lebih baik. Kita harapkan ini ada manfaatnya, tidak hanya satu, dua, atau tiga saja, tetapi banyak manfaat dari Padat Karya Tunai ini," tambahnya.

PKT irigasi di Pulau Seram itu merupakan bagian dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

"Irigasi tersebut akan mengairi areal sawah seluas 43 hektare yang merupakan bagian dari Daerah Irigasi Kairatu," ucap Basuki.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

2 dari 2 halaman

Kementerian PUPR Fokus Selesaikan Proyek Strategis Nasional

20160128-Pemerintah Targetkan Pembangunan 225 Proyek Startegis Nasional
Perbesar
Pekerja menyelesaikan proyek Jalan layang Ciledug-Tendean di Jakarta, (28/1). Pembangunan 225 proyek infrastruktur strategis dengan segala fasilitas perizinan dan perlindungan anti-kriminalisasi, dapat dimulai sebelum 2019. (Liputan6.Com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus menyelesaikan proyek infrastruktur terutama proyek strategis nasional pada 2019.

Hal itu seperti disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Kementerian PUPR akan fokus terhadap berbagai pengerjaan proyek infrastruktur yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional pada 2019.

"Pada 2019 tidak lagi beorientasi untuk memulai pekerjaan baru yang sifatnya kontrak tahun jamak, kecuali bendungan dan irigasi/air baku untuk mendukung fungsi bendungan. Tahun 2019 lebih berfokus untuk menyelesaikan proyek infrastruktur, sehingga tidak ada yang mangkrak di tengah jalan, terutama Proyek Strategis Nasional," kata dia di Semarang, seperti ditulis Senin 13 Februari 2018.

Untuk itu, dia mengingatkan kepada seluruh satuan kerja Kementerian PUPR di daerah, agar mempertajam program kerja yang sesuai dengan beberapa target pada 2019.

Dalam bidang Sumber Daya Air, target prioritas pada 2019 nanti mencakup beberapa proyek pembangunan, seperti 46 bendungan, sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 200 km, jaringan irigasi baru seluas 40 ribu hektar, 54 embung, 31 pengendali lahar atau sedimen, serta sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 22 km.

Selanjutnya di bidang konektivitas, ditargetkan pada 2019 pembangunan jalan mencapai 1.120 km, pembangunan jembatan mencapai 10.029 meter (belum termasuk jembatan gantung), pembangunan flyover-underpass-terowongan mencapai 1.467 meter, dan pembangunan jalan tol mencapai 670 km.

Sementara di bidang Cipta Karya, ditargetkan hingga 2019 terbangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas total 5.700 liter/detik, pengolahan air limbah untuk 603.863 kepala keluarga (KK), pelayanan sistem persampahan untuk 1.960.686 KK, dan penataan kawasan kumuh 2.564 hektar.

"Adapun di bidang perumahan, kita targetkan terbangun 13.500 unit rumah susun sampai 2019. Selain itu kita akan membuat 250 ribu unit rumah swadaya, 5 ribu unit rumah khusus, dan dukungan prasarana sarana utilitas (PSU) bagi 30 ribu unit," ungkap Basuki.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan 245 proyek strategis nasional dan dua program proyek strategis nasional (PSN). 245 proyek strategis nasional tersebut dengan investasi Rp 4.197 triliun.

Lanjutkan Membaca ↓