Cara Ditjen Pajak Jamin Data Saldo Rekening yang Diintip Tak Akan Bocor

Oleh Fiki Ariyanti pada 14 Feb 2018, 20:46 WIB
Diperbarui 16 Feb 2018, 20:13 WIB
Ilustrasi Rekening bank. (istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjamin keamanan data nasabah dalam rangka akses keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Pasalnya, selain berstandar internasional, tidak seluruh pegawai pajak dapat mengakses atau mengintip data tersebut untuk mengintimidasi nasabah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, data atau informasi keuangan saldo rekening nasabah domestik dan asing yang berasal dari lembaga jasa keuangan akan seluruhnya terpusat di kantor Ditjen Pajak.

"Semua data yang masuk akan terpusat di kantor pusat. Data itu disampaikan by sistem, tapi data itu akan tetap kita manfaatkan untuk mengecek kepatuhan mereka, apakah saldo sudah dilaporkan ke SPT atau membayar pajak dengan benar," jelas dia di kantornya, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Ditjen Pajak, sambung Hestu Yoga, akan menganalisis terlebih dahulu data saldo rekening atau informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan. Jika ada indikasi ketidakpatuhan, barulah data tersebut dilempar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil) untuk ditindaklanjuti.

"Kalau ada indikasi ketidakpatuhan wajib pajak, baru datanya diturunkan ke KPP atau Kanwil untuk ditindaklanjuti karena itu wilayah mereka. Tapi tidak semua pegawai pajak bisa mengakses kok," dia menerangkan.

Selain itu, Ditjen Pajak mengikuti standar Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes dalam hal akses keterbukaan informasi keuangan.

"Dari awal kami sampaikan, kami mengikuti standar Global Forum. Misalnya file di enkripsi (dilengkapi dengan pengaman)," kata Hestu Yoga.

Lembaga jasa keuangan, seperti asuransi, perbankan, dan pasar modal dalam pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI), diakuinya, akan menggunakan Sispena. Informasi keuangan akan lebih dulu dilaporkan lembaga jasa keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lalu selanjutnya baru ke Ditjen Pajak.

"Itu (sistem) sudah teruji bahwa itu benar-benar aman dan tidak sampai bermasalah dengan keamanan. Kami bekerja terus supaya data itu aman secara IT. Istilahnya data ditempatkan di tempat yang tahan peluru," tegasnya.

Hestu Yoga mengatakan, Ditjen Pajak akan betul-betul menjaga data nasabah dengan baik dan profesional. "Benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pajak dan tidak akan bocor," katanya.

 

Ditjen Pajak mengaku sudah menerapkan join domain di setiap kantor pajak. Artinya, diakui Hestu Yoga, komputer yang ada di kantor pajak sudah terintegrasi satu dengan lainnya.

"Jadi siapa yang mengakses, mengambil data apa, dan lainnya, semua termonitor," ujarnya.

Aturan lainnya, dia bilang, penggunaan flash disk sebagai tempat penyimpanan data dilarang di kantor pusat Ditjen Pajak.

"Flash disk tidak bisa lagi dicolokin di komputer. Transfer data tidak bisa lagi pakai itu, ini standar keamanan yang sesuai dengan Global Forum. Tidak bisa tuh pegawai nyolokkin flash disk, lalu data dibawa pulang. Semua akan termonitor," papar Hestu Yoga.

Video Pilihan Hari Ini

TWICE dan Isyana Masuk Daftar Forbes Sosok Berpengaruh