190 Proyek di RI Terganjal Lahan hingga Janji Pemerintah

Oleh Fiki Ariyanti pada 10 Jan 2018, 14:30 WIB
Diperbarui 12 Jan 2018, 14:13 WIB
Proyek Double Double Track

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan masih ada 190 proyek di dalam pipeline investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang tengah dikejar dengan nilai Rp 351,19 triliun dan US$ 54 miliar. Sayangnya, implementasi proyek tersebut terkendala berbagai masalah termasuk lahan.

Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady mengungkapkan, sebanyak 190 proyek itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai proyek di pipeline pemerintah mencapai US$ 351 triliun dan US$ 54 miliar sepanjang 2010-2017.

"Ini yang belum terealisir. Ada di sektor industri, infrastruktur, pariwisata, pertambahan, dan perdagangan. Ini yang mau diselesaikan," tegas dia usai Rakor di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Rinciannya dari 190 proyek investasi di pipeline pemerintah, sebanyak 51 proyek ada di Jawa, 35 proyek di Sumatera, Kalimantan 26 proyek, Sulawesi 24 proyek, Bali dan Nusa Tenggara 9 proyek, Maluku dan Papua 18 proyek, belum ditentukan sebanyak 20 proyek, serta lebih dari 1 lokasi sebanyak 7 proyek.

Menurut Edy, belum teralisasinya proyek-proyek investasi tersebut terkendala banyak persoalan. Mayoritas masalah tanah. Bahkan kata dia, ada proyek yang terganjal masalah lahan selama 7 tahun.

"Belum terwujudnya proyek investasi ini karena masalah perizinan, pertanahan, konsistensi peraturan karena terus berubah, dan janji-janji akan mendapatkan fasilitas, kemudian peraturan berubah," dia menjelaskan.

Edy lebih jauh menjelaskan, pemerintah sedang berupaya menyelesaikan kasus percepatan berusaha yang ditangani Pokja IV, Pokja II, Klinik Standarisasi, Klinik Tata Ruang, Klinik Fasilitasi, Klinik Tanah, dan lainnya.

"Jadi kalau masalahnya tanah, masuk ke Klinik Tanah serta penyelesaian lainnya sesuai dengan kasusnya," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengaku, investor dalam melakukan realisasi investasi secara bertahap, tidak serta merta langsung sekaligus.

"Untuk membangun proyek US$ 2 miliar misalnya, kan tidak langsung bawa duit sebanyak itu. Bertahap, sesuai dengan kemajuan perizinannya. Makannya ini kita mau izin-izin dipercepat," ujar Rudiantara.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif pajak yang dijanjikan pemerintah kepada investor.

"Kalau ada yang menyampaikan masalah pajak, dijanjikan dapat tax allowance, tapi ternyata tidak dapat, keputusan pemerintah ini seharusnya dikasih karena itu kesalahan kita sendiri yang tidak memberi kejelasan," kata Sri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

2 dari 2 halaman

Pemerintah Fokus Bangun Proyek Infrastruktur Ini pada 2018

2016114-Tinjau-Bandara-Bandar-Udara-Internasional-Kertajati-FF
Seorang petugas menunjuk maket Bandar Udara (Bandara) Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, Kamis (14/1). Bandara ini memiliki desain panjang runway 3.000 meter dan lebar 60 meter. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Pemerintah akan fokus menggarap proyek pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati di tahun ini.

Dengan demikian, proyek-proyek tersebut diharapkan sudah bisa beroperasi paling lambat awal 2019.

Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi mengatakan, beroperasinya kedua infrastruktur tersebut diharapkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Baik Patimban maupun Kertajati diharapkan bisa menjadi hub untuk kegiatan logistik di dalam negeri hingga ekspor ke negara lain.

‎"Saya pasti akan selesaikan Patimban dan Kertajati itu akan jadi hub baru untuk ekspor kita. Dengan Patimban beroperasi awal 2019 kemacetan berkurang dan ini akan bersinergi dengan Kertajati. Investornya sudah jelas, dananya sudah jelas," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 3 Januari 2018.

Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya dan proyek infrastruktur di Sulawesi seperti kereta api juga diharapkan bisa dimulai pada 2018.‎

"Kemudian (kereta cepat) Jakarta-Surabaya akan dilakukan. Infrastruktur di Sulawesi saya sedang tawarkan ke investor prasarananya akan saya lakukan nanti mereka akan lakukan sarananya. Kemungkinan mau China atau Korea," kata dia.

Selain di Sulawesi, pemerintah juga akan memastikan proyek kereta api di Kalimantan juga diharapkan mulai ada kepastian pembangunannya pada 2018.

"Di Kalimantan dari Rusia dan China tiba tiba ingin ketemu saya. Ini kereta komersial, saya bilang enggak ada dari APBN," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓