Pemerintah Yakin Bisa Tekan Tingkat Kemiskinan di Bawah 10 Persen

Kontradiksi Anggaran Kemiskinan — Tasripah terus berupaya menemani Karmijan. Ia akan duduk dan berbaring disitu sepanjang hari untuk siaga melayani putranya. Anggaran kemiskinan yang cukup besar tak menjangkaunya. (foto : Liputan6.com/felek/edhie prayitno ige)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah optimis persentase penduduk miskin di 2018 akan berada di bawah 10 persen. Hal ini menyusul turunnya persentase penduduk miskin pada September 2017 menjadi 10,12 persen dari 10,64 persen pada Maret 2017.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ‎penurunan angka kemiskinan pada dari Maret hingga September 2017 cukup signifikan, baik dari segi persentase maupun jumlah penduduk miskinnya.

"Itu kan jadi 10,12 persen, dan angkanya kan turun cukup jauh, hampir 1 juta lebih. J‎adi ini momentum yang baik, tahun ini mudah-mudahanbisa di bawah 10 persen, seperti yang kita sampaikan di DPR," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Namun Bambang mengakui, hal yang perlu diperhatikan yaitu soal penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dengan demikian, tingkat kemiskinan bisa ditekan hingga di bawah 10 persen.‎

"Sebenarnya kedalaman dan keparahannya sudah membaik juga. Kalau Maret kemarin persentasenya, ‎poverty rate-nya turun, tapi kedalaman dan keparahannya memburuk. Sekarang ini poverty rate-nya turun dan kedalaman dan keparahannya relatif lebih baik. Tapi intinya kalau mau dibawah 10 persen, kedalaman dan keparahan itu harus diperbaiki dulu, karena yang sekarang susah adalah kelompok yang sangat miskin, yang hidup di bawah 80 persen garis kemiskinan," jelas dia.

Dan untuk penurunan tingkat kedalaman dan keparahan ini, lanjut Bambang, bisa dilakukan dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin dengan tepat sasaran. Salah satu contohnya yaitu dengan menyalurkan beras sejahtera (rastra) secara lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.‎

"Untuk mengangkat mereka ke atas, di situ kita harus memperbaiki kedalaman dan keparahan itu. Caranya adalah bantuan sosialnya harus benar-benar tepat sasaran. Kan kemarin salah satu yang membuat angka kemiskinan turun kan rastra, tapi rastra di lapangan masih ada yang tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat waktu. Kalau tahun ini makin diperbaiki, maka upaya menurunkan 10 persen menjadi lebih mungkin," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Program Ini Jadi Strategi Pemerintah Kurangi Kemiskinan pada 2018

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,19 juta jiwa pada September 2017. Sayangnya, persentase dan disparitas penduduk miskin antar pulau, khususnya di wilayah Timur Indonesia masih tinggi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menilai penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional sebanyak 1,19 juta orang menjadi 26,58 juta pada September 2017 sudah sangat baik. Tingkat kemiskinannya tercatat 10,12 persen atau turun 0,52 persen dari 10,64 persen di Maret lalu.

"Secara nasional, tingkat kemiskinan membaik walaupun tidak bisa besar-besaran, yang penting berkelanjutan. Dalam dua tahun terakhir ini, konsisten penurunannya," tutur Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Dia mengatakan, meskipun tingkat kemiskinan mengarah pada satu digit atau di bawah 10 persen secara nasional, maka tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan secara drastis di beberapa daerah.

"Walaupun kita masuk ke single digit misalnya di akhir tahun ini, di beberapa daerah masih tetap akan buruk. Jangankan di wilayah Timur, di Sumatera saja masih ada contohnya di Bangka Belitung dan Bengkulu, itu masih tinggi tingkat kemiskinannya," terang Darmin.

"Jadi jangan diharapkan bahwa semua sama sudah mendekati 10 persen. Tapi intinya adalah mengarah turun. Begitupun ketimpangan, tidak akan bisa cepat (turun), yang penting dia bisa terus berlanjut," dia menambahkan.

Pemerintah menargetkan jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bergerak turun menjadi 25 juta orang dengan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen pada 2018. Darmin bilang, untuk menembus itu diperlukan kebijakan lebih spesifik dan lebih tajam.

"Itu sebabnya pemerintah sudah mulai melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Memberikan uang ke keluarga miskin langsung, tidak pakai bagi-bagi di kelurahan atau kepala desa. Kenapa karena kepala desa tidak mau pusing karena harus ribut dengan orang-orang, mending dia bagi saja," tutur dia.

Kebijakan lain, Darmin menambahkan, pemerintah menyusun kebijakan pemerataan ekonomi besar-besaran walaupun berjalan pelan. Implementasinya, Darmin mengakui, tidak mudah lantaran selama ini banyak yang salah kaprah.

"Kita ingin memperbaikinya pelan-pelan. Kebijakan itu seperti perhutanan sosial, sertifikasi tanah sudah hampir sesuai target 5 juta sertifikat, peremajaan kebun kelapa sawit. Yang belum itu transmigrasi dan redistribusi lahan. Ini sudah akan berjalan di 2018, sehingga pemerataan dan tingkat kemiskinan membaik lagi," papar Darmin.