Pemerintah Fokus Bangun Proyek Infrastruktur Ini pada 2018

2016114-Tinjau-Bandara-Bandar-Udara-Internasional-Kertajati-FF — Seorang petugas menunjuk maket Bandar Udara (Bandara) Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, Kamis (14/1). Bandara ini memiliki desain panjang runway 3.000 meter dan lebar 60 meter. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan fokus menggarap proyek pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati di tahun ini. Dengan demikian, proyek-proyek tersebut diharapkan sudah bisa beroperasi paling lambat awal 2019.

Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi mengatakan, beroperasinya kedua infrastruktur tersebut diharapkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Baik Patimban maupun Kertajati diharapkan bisa menjadi hub untuk kegiatan logistik di dalam negeri hingga ekspor ke negara lain.

‎"Saya pasti akan selesaikan Patimban dan Kertajati itu akan jadi hub baru untuk ekspor kita. Dengan Patimban beroperasi awal 2019 kemacetan berkurang dan ini akan bersinergi dengan Kertajati. Investornya sudah jelas, dananya sudah jelas," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya dan proyek infrastruktur di Sulawesi seperti kereta api juga diharapkan bisa dimulai pada 2018.‎

"Kemudian (kereta cepat) Jakarta-Surabaya akan dilakukan. Infrastruktur di Sulawesi saya sedang tawarkan ke investor prasarananya akan saya lakukan nanti mereka akan lakukan sarananya. Kemungkinan mau China atau Korea," kata dia.

Selain di Sulawesi, pemerintah juga akan memastikan proyek kereta api di Kalimantan juga diharapkan mulai ada kepastian pembangunannya pada 2018.

"Di Kalimantan dari Rusia dan China tiba tiba ingin ketemu saya. Ini kereta komersial, saya bilang enggak ada dari APBN," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

587 Proyek Infrastruktur Dibiayai Utang Syariah

Libur Tahun Baru, Proyek LRT Libur Pengerjaan — Suasana proyek LRT di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (1/1). Sejumlah proyek infrastruktur lain di Ibukota, seperti proyek Light Rail Transit tampak sepi aktifitas pengerjaan dikarenakan Libur Tahun Baru. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara senilai Rp 22,5 triliun pada 2018. Dana dari utang syariah tersebut akan digunakan untuk membiayai 587 proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.

Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu, Suminto, mengungkapkan pagu penerbitan SBSN untuk proyek infrastruktur (project financing sukuk) ‎pada tahun depan ditargetkan Rp 22,5 triliun. Jumlah ini naik dari pagu di 2017 yang sebesar Rp 16,5 triliun.

"Penerbitan SBSN senilai Rp 22,5 triliun di 2018 untuk membiayai 587 proyek infrastruktur yang tersebar di 34 provinsi," kata dia saat acara Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek SBSN di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat 22 Desember 2017.

Ada tujuh Kementerian dan Lembaga pemrakarsa proyek infrastruktur melalui SBSN, yakni Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Standarisasi Nasional.

"Dari tiga Kementerian/Lembaga pemrakarsa proyek di 2017 menjadi tujuh di 2018," ujar Suminto.

Sementara itu, Direktur Jenderal PPR Kemenkeu, Luky Alfirman menambahkan, sukuk berbasis proyek infrastruktur ini sudah mulai terbit sejak 2013. Awal penerbitan hanya Rp 800 miliar dengan satu proyek infrastruktur, kini sudah Rp 22,5 triliun di 2018.

"‎Project financing sukuk ini merupakan diversifikasi pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mempercepat pembangunan infrastruktur, serta lainnya," paparnya.

‎Luky menyebut, secara umum penerbitan SBSN atau sukuk negara sejak diterbitkan pada 2008 sampai dengan 2017 mencapai Rp 758 triliun. "Total outstanding SBSN saat ini senilai Rp 555 triliun karena sudah ada yang dilunasi. Porsinya 17 persen dari keseluruhan surat utang negara kita," tukasnya.

Budi Karya Sumadi
Pejabat
Budi Karya Sumadi dipercaya Presiden Joko Widodo menduduki kursi Menteri Perhubungan
Lihat Selengkapnya
Budi Karya Sumadi
infrastruktur