Jokowi Bahas Kondisi Ekonomi RI Terkini dengan 100 Ekonom

Oleh Fiki Ariyanti pada 12 Des 2017, 09:24 WIB
Diperbarui 12 Des 2017, 09:24 WIB
Presiden Jokowi
Perbesar
Presiden Joko Widodo . (Liputan6.com/Fajar Abrori)
Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan membuka acara Sarasehan 2 bersama 100 Ekonom Indonesia. Acara ini akan membahas dua topik penting, yakni stimulus fiskal dan percepatan infrastruktur serta tantangan mewujudkan kesejahteraan. 
 
Dari pantauan Liputan6.com, Selasa (12/12/2017), Sarasehan 2 diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics (Indef) di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
 
Jokowi akan memberikan pengarahan di hadapan menteri Kabinet Kerja dan 100 ekonom Indonesia sekitar pukul 09.00 WIB. 
 
 
"Pak Presiden datang untuk memberikan pengarahan pagi ini," kata Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini saat berbincang dengan Liputan6.com. 
 
‎Setelah mendengar arahan Presiden, agenda selanjutnya diskusi mengenai Sinergi Stimulus Fiskal, Percepatan Infrastruktur, dan Produktivitas Perekonomian bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
 
Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso bersama 100 ekonom. 
 
Agenda selanjutnya diskusi mengenai Tantangan Mewujudkan Kesejahteraan dengan pembicara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan 100 ekonom. 
 
Beberapa topik yang akan dibahas tentang stimulus fiskal dan percepatan infrastruktur, peran dan efektivitas dana desa, persaingan dan sinergi BUMN, digital ekonomi, pendalaman sektor keuangan, ancaman ekonomi di tahun politik, pangan kemiskinan dan ketimpangan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, serta ancaman liberalisasi ekonomi dan perdagangan.  
 
Sudah hadir Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Fauzi Ichsan, Ekonom yang sudah hadir di antaranya, Ekonom dari Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono, Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam, ‎dan lainnya. 
 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

2 dari 2 halaman

Ekonomi Kuat, Pengusaha Yakin Krisis 10 Tahunan Tak Melanda RI

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani optimistis krisis ekonomi 1998 dan 2008 atau krisis 10 tahunan tidak akan menimpa Indonesia pada tahun depan. Keyakinan ini ditopang dengan kondisi perekonomian nasional dan dunia yang diprediksi membaik pada 2018.

"Saya lihatnya di 2018 lebih baik ya (ekonomi). Saya tidak melihat ada kemungkinan seperti krisis 1998 dan 2008," kata Rosan usai menghadiri acara Seminar Nasional Outlook Industri di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Dia menilai, pelaku usaha yakin terhadap kondisi ekonomi global yang semakin membaik. Pengaruhnya, Rosan mengakui berimbas ke Indonesia sehingga perekonomian nasional dipatok tumbuh 5,4 persen pada 2018.

"Pertumbuhan kita cukup stabil dan relatif akan meningkat karena harga-harga komoditas mulai naik. Tahun depan pun akan sama karena pertumbuhan ekonomi China akan lebih baik, sehingga harga komoditas meningkat," jelas dia.

Alasan lain krisis 10 tahunan tidak akan melanda Indonesia, kata Rosan, karena dampak dari kebijakan pemerintah membangun infrastruktur secara masif akan mulai terasa pada tahun depan dan seterusnya.

"Tidak bisa secara instan, tapi perekonomian di 2018 akan berjalan lebih bak karena banyak pilkada yang akan membuat ekonomi tumbuh positif lantaran makin banyak spending di daerah," ujar dia.

Perbaikan ekonomi Indonesia, sambungnya, juga akan ditopang dari dampak program cash for work. 30 persen dari dana desa dialokasikan untuk pendapatan pekerja di desa yang mengerjakan proyek padat karya.

"Kalau 30 persen dari Rp 60 triliun, berarti Rp 20 triliun untuk pendapatan pekerja di desa. Ini akan mengalir secara tunai dan akan mendorong belanja masyarakat di perdesaan. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2018 diprediksi akan lebih baik," tutur Rosan.

Dia pun mengaku tidak khawatir dengan kebijakan-kebijakan ekonomi maupun politik yang datang dari negara lain, seperti Amerika Serikat (AS). "Ketidakpastian akan selalu ada. Sekarang orang sudah mulai mengantisipasinya, jadi pasti dampaknya minim kalau sudah diantisipasi," ujar dia.

 

Lanjutkan Membaca ↓