Kementerian BUMN Targetkan Holding Migas Terbentuk Awal 2018

Oleh Ilyas Istianur Praditya pada 04 Des 2017, 14:54 WIB
Diperbarui 04 Des 2017, 14:54 WIB
BI Resmi Luncurkan Gerbang Pembayaran Nasional
Perbesar
Menteri BUMN Rini Soemarno memberi sambutan dalam launching Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Gedung BI, Jakarta, Senin (4/12). GPN bisa menekan biaya investasi dan infrastruktur bagi perbankan karena dapat dipakai bersama. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN terus tancap gas dalam merealisasikan berbagai holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah lahir Holding BUMN tambang, kini dalam waktu dekat akan lahir holding BUMN sektor Minyak dan Gas (Migas) atau holding migas.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina sudah disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo.

"Insyaallah (Kuartal I 2018) bisa terbentuk. RPP nya sudah kami sampaikan," kata Rini di Gedung Bank Indonesia, Senin (4/12/2017).

Holding migas ini akan dipimpin oleh PT Pertamina (Persero). Nantinya di bawah Pertamina, selain ada anak usaha Pertamina yang sudah jalan saat ini, akan ada juga PT Perusahaan Gas Negara (Persero)/PGN.

Mengingat anak usaha Pertamina, yaitu PT Pertagas memiliki lini bisnis sama dengan PGN, maka Pertagas akan dilebur di dalam PGN.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Selanjutnya

Mengenai percepatan lahirnya holding BUMN Migas ini, sebelumnya Rini juga telah meminta kepada direksi PGN untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang beragendakan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Surat itu juga ditembuskan ke Sekretaris Kementerian BUMN, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, dan Dewan Komisaris PGN.

Komisaris Utama PGN Fajar Harry Sampurno menyatakan permintaan RUPSLB mengenai rencana bisnis BUMN ke depan oleh pemegang saham mayoritas adalah satu hal yang wajar.

"Sebagai perusahaan publik itu hal yang biasa. Sangat normal dan boleh setiap pemegang saham lebih dari 10 persen minta RUPSLB," tegas dia.

Dari permintaan RUPSLB tersebut, Harry mengaku akan berkoordinasi dengan Direksi untuk mengadakan RUPSLB secepatnya. "Kita akan agendakan secepatnya, memang setelah lahir holding BUMN tambang, selanjutnya adalah holding Migas," ujar dia. (Yas)

Lanjutkan Membaca ↓