Pemkot Bekasi Janji Beri Izin Usaha Rumah Sakit di Hitungan Hari

20151113-Ilustrasi Investasi — llustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus menggenjot investasi di dalam negeri. Caranya dengan memberikan kemudahan dalam pemberian izin usaha.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi memastikan akan mempermudah izin pendirian usaha di wilayahnya, salah satunya di bidang kesehatan. Bahkan dia berjanji izin tersebut akan keluar dalam hitungan hari.

Ini dia ungkapkan seiring berdirinya Rumah Sakit Awal Bros di Bekasi Timur yang siap melayani 2,6 juta warga di wilayah ini.

“Kalau RS Awal Bros ingin menambah kembali (rumah sakit di Bekasi), kami siap membantu. Hari ini pengajuan izin, besok pagi sudah keluar. Karena kehadiran RS swasta sangat membantu peran kami dan selanjutnya dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada serta sarana dan prasarananya,” ujar dia di Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Rahmat menuturkan, saat ini terdapat 42 rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Ke depan, pihaknya siap membantu untuk menambah keberadaan rumah sakit swasta di wilayahnya guna berperan dalam membantu peningkatan sektor kesehatan di Kota Bekasi.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2016, secara nasional saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 258 juta jiwa, dengan ketersediaan tempat tidur sebesar 319 ribu sehingga rasionya sebesar 1,23.

Namun, ketersediaan tempat tidur rumah sakit masih belum merata antar daerah. Contohnya di Jawa Barat rasio jumlah tempat tidur di rumah sakit hanya 0,84 per 1.000 orang, sementara di Jakarta sudah 2,43.

COO RS Awal Bros Leona Karnali mengungkapkan kehadiran rumah sakit kelolaannya diharapkan bisa mampu memberikan pilihan layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi antara lain layanan untuk jantung dan ibu anak.

Tepatnya, Rumah sakit Awal Bros resmi beroperasi di Bekasi Timur, Kota Bekasi. RS ini terdiri dari 8 lantai dan saat ini dilengkapi 100 tempat tidur yang secara bertahap akan bertambah menjadi 300 tempat tidur.

Leona menjelaskan RS Awal Bros Bekasi Timur dilengkapi beragam alat kesehatan. Kemudian tenaga medis profesional sebanyak 100 dokter dengan dibantu ratusan perawat dan karyawan.

"Kehadiran rumah sakit Awal Bros di Bekasi Timur akan memberikan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja muda Kota Bekasi untuk berkembang dan meningkatkan kualitas diri,” tambahnya.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Berusaha di RI

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. ‎Satgas ini bertugas menyelesaikan segala hambatan dalam proses perizinan maupun pelaksanaan investasi di Indonesia.

Pembentukan Satgas ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Aturan itu telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan sejak 26 September 2017.

"Kita bentuk Satgas. Jadi apa yang masih menghambat kalau tidak bisa diselesaikan di Kementerian/Lembaga, akan diselesaikan di Satgas," tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Dalam praktiknya, dia menjelaskan, Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini akan menjadi induk yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara anggotanya terdiri atas 12 pimpinan Kementerian/Lembaga, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri.

Adapula anggota yang lain, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Sekretariat Negara; Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Sekretaris Kabinet; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Satgas ini akan mulai dibentuk sejak seminggu atau dua minggu ini," kata Darmin.

Dia menjelaskan, Satgas Nasional ini akan membawahi dua kelompok besar, yakni Satuan Tugas Leading Sector dan Satuan Tugas Pendukung.