Sukses

Pemerintah Bentuk Tim Selesaikan Masalah Lahan Proyek MRT

Kendala yang dihadapi pemerintah adalah pengadaan lahan Kampung Bandan yang sangat kompleks sehingga butuh koordinasi pemerintah pusat.

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta jalur Selatan-Utara terbentur pengadaan lahan di Kampung Bandan. Untuk mengatasinya, pemerintah akan segera membentuk tim kerja guna memuluskan pembangunan proyek senilai Rp 39,5 triliun itu.

Permasalahan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Senin ini (30/10/2017) di kantor Kemenko Bidang Perekonomian.

Rakor ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution; dan dihadiri Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto; Ketua KPPIP sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo; serta pejabat kementerian/lembaga terkait.

Darmin menjelaskan, saat ini, pemerintah tengah menggarap 245 proyek dan 2 program yang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satunya adalah proyek MRT Jakarta jalur Selatan-Utara.

"Kendala yang dihadapi pemerintah adalah pengadaan lahan Kampung Bandan yang sangat kompleks dan membutuhkan koordinasi Pemerintah Pusat dalam bentuk Tim Kerja," kata Darmin dalam keterangan resminya di Jakarta.

Darmin menjelaskan, nantinya Tim Kerja akan berperan sebagai Komite Koordinasi Transit Oriented Development (TOD) yang melakukan sinkronisasi Masterplan TOD dengan rencana pembangunan Depo MRT Jakarta dan Perumahan Rakyat.

"Nanti melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Sementara itu, Wahyu Utomo mengatakan akan ada 16 Kementerian/Lembaga dan instansi yang masuk ke struktur Tim Kerja Pengembangan TOD Kampung Bandan.

"Kami mengusulkan ada 16 kementerian/lembaga dan instansi yang perlu terlibat dalam tim kerja ini," ungkap Wahyu.

Dalam rakor juga memutuskan, terkait pembiayaan pembangunan proyek MRT Jakarta, pembagian pembebanan pinjaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masing-masing 49 persen dan 51 persen.

"Kita cenderung mempertahankan komposisi saham 49 persen dan 51 persen karena itu sudah disetujui DPRD," Budi Karya menambahkan.

Hal ini tidak hanya berlaku untuk proyek dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang masuk fase I, tetapi juga untuk proyek dari Bundaran HI sampai Kampung Bandan yang merupakan fase II.

"Kita juga akan membuat tim bersama yang dibentuk di bawah Kemenko Bidang Perekonomian. Jadi ada pusat dan daerah yang akan mengelola proses kegiatan tindak lanjut, terutama berkaitan dengan penyelesaian, TOD, khusus yang ada di Jakarta Kota," terang Budi Karya.

Dari data KPPIP yang dikutip di laman resminya, MRT Jakarta adalah transportasi umum yang akan membantu menyelesaikan masalah kemacetan, meningkatkan mobilitas penduduk ibu kota, mengurangi emisi karbon, dan menciptakan lapangan kerja baru di DKI Jakarta.

Pembangunan MRT Jakarta akan dilaksanakan dalam dua tahap. Fase I rute Lebak Bulus – Bundaran HI dengan nilai investasi Rp 17 triliun, sementara rute Bundaran HI – Kampung Bandan masuk fase II senilai Rp 22,5 triliun.

Skema pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta dengan pinjaman luar negeri.

MRT Jakarta tahap I sedang dikebut pembangunannya dengan target beroperasi 2019. Sedangkan tahap II, rencananya dibangun pada 2018.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.