Usul Kadin kepada Pemerintah untuk Genjot Sektor Transportasi

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan beberapa hal terkait transportasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masukan ini bertujuan memaksimalkan sektor transportasi nasional, antara lain menyangkut tol laut dan transportasi online.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, dalam pertemuan tersebut masing-masing sektor menyampaikan masukan terkait perkembangan kondisi ekonomi dan bisnis terkini.

Pada bidang perhubungan, Carmelita mengatakan, pengusaha menyampaikan beberapa isu yang menjadi sorotan. Program tol laut diusulkan agar dioptimalkan dengan sinergi antara pelayaran BUMN dan swasta nasional.

Sinergi yang dibangun itu dengan pemanfaatan ruang muat pelayaran swasta nasional. Kapal-kapal tol laut milik BUMN tidak perlu mengambil muatan bahan pokok dari origin port seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran subsidi tol laut bisa lebih dari 20 persen atau sekitar Rp 70 miliar. Program tol laut nantinya juga akan berjalan lebih optimal dan sukses. "Dengan peran swasta yang lebih besar, kami mendukung Pak Jokowi agar program tol laut benar-benar berhasil," kata Carmelita, seperti dikutip Jumat (27/10/2017).

Kadin juga mencatat beberapa rute dan pelabuhan tol laut yang yang bersinggungan dengan trayek yang telah dilayani pelayaran swasta nasional, seperti T4 - T11 - T12 dan T13, dengan pelabuhan seperti Bau Bau – Manokwari – Dobo - Merauke – Nabire – Serui – Biak - Fak Fak - Kaimana dan Timika.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan, pelayaran nasional sedang mengembangkan system e-booking atau booking online untuk memudahkan transparansi informasi, sekaligus memutus peran pihak ketiga sebagai perantara antara pemilik barang dan pelayaran yang dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi para Kabinet Kerja, antara lain Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, Carmelita juga mengapreasiasi revisi PM Perhubungan Nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Kadin meminta agar Presiden mendukung aturan tersebut, mengingat para sopir taksi online juga menginginkan adanya aturan tarif dan kuota angkutan online untuk menjamin pendapatan mereka.

"Pada intinya harapan sopir online adalah bahwa peraturan mengenai kuota angkutan dan tarif ini dapat dijalankan karena bisa membantu menjamin pendapatan mereka untuk bisa membayar cicilan kendaraan yang dibeli dan pendapatan yang bisa dibawa pulang," kata dia.

Carmelita juga menyampaikan persoalan yang menyangkut angkutan kapal Roll on roll off (Roro). Dia meminta agar kapal yang melayani pelayaran jarak pendek atau short sea shipping mendapatkan perlakuan khusus di pelabuhan, dengan diberikan tarif kepelabuhanan yang kompetitif, misalnya pada komponen biaya tambat kapal.

"Untuk meningkatkan daya saing kapal Roro dan sukseskan program pelayaran jarak pendek, maka perlakuan khusus pada angkutan Roro dibutuhkan," tutur dia.

Pada perhubungan udara, Kadin juga menginginkan harmonisasi prosedur kepabeanan dalam melakukan impor komponen pesawat udara dengan mengadopsi international common practice.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: