Bappenas Ajak Swasta Garap Infrastruktur di RI lewat PINA

Oleh Nurmayanti pada 04 Okt 2017, 13:00 WIB
Diperbarui 04 Okt 2017, 13:00 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. (Liputan6.com)
Perbesar
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.(Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah pada tahun depan akan mengoptimalkan peranan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Ini menyusul prioritas anggaran yang lebih difokuskan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sesuai amanat Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet Paripurna.

Menteri Bambang mengatakan, partisipasi sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur. "Secara proaktif kami memfasilitasi sektor swasta agar lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Bambang di Jakarta, Rabu (3/10/2017).

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi anggaran Pemerintah melalui APBN maupun APBD diperkirakan hanya Rp 1.978,6 triliun (41,3 persen), BUMN Rp 1.066,2 triliun (22,2 persen), sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta sebesar Rp 1.751,5 triliun (36,5 persen).

"Dengan demikian, peranan sektor swasta diharapkan cukup besar, yakni mencapai Rp 1.751,5 triliun atau 36,5 persen dari total kebutuhan [pembiayaan infrastruktur]( 3109733 "") di Indonesia," ujarnya.

Menurut Bambang, investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berharap sektor swasta nasional lebih mengoptimalkan peluang investasi di dalam negeri sendiri.

Selain swasta nasional, lanjutnya, pemerintah juga berharap masuknya investasi asing, mengingat Indonesia dinilai memiliki prospek ekonomi yang baik dan perbaikan iklim investasi dan kemudahan berbisnis.

"Kami optimistis menyusul posisi Indonesia yang kini menjadi negara yang menarik bagi investasi berdasarkan investment grade dari sejumlah lembaga rating keuangan dunia seperti Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poors, Japan Credit Rating, dan R&I," dia menjelaskan.

Faktor positif lainnya adalah keberhasilan Indonesia masuk tiga besar tujuan investasi Jepang, tiga besar destinasi investasi terbaik di Asia, memperoleh kenaikan peringkat kemudahan berbisnis dari urutan ke-109 menjadi 91, dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

 

2 dari 2 halaman

Skema Pembiayaan

Menteri Bambang juga mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui dua skema, yakni Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Melalui skema PINA dan KPBU, kami berupaya untuk mengoptimalkan sebesar mungkin keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pada proyek-proyek yang menjadi prioritas pembangunan," katanya.

Untuk skema PINA, status sampai saat ini adalah 14 proyek memasuki tahap identifikasi dengan nilai total US$ 13,72 miliar, satu proyek tahap persiapan senilai US$ 1,01 miliar, dan lima proyek tahap fasilitasi senilai US$ 2,74 miliar.

Rinciannya, untuk 14 proyek PINA dalam tahap identifikasi adalah pesawat turboprop R80 PT RAI total proyek senilai US$ 2 miliar, 10 pembangkit listrik PT PJB senilai US$ 10,073 miliar, pengembangan regional Pulau Flores oleh Flores Prosperindo Ltd senilai US$ 1 miliar, pembangkit listrik diesel-gas di Pesanggaran, Bali senilai US$ 156,8 juta, dan bandara di Kulon Progo, DIY dengan nilai US$ 495 juta.

Selanjutnya, satu proyek PINA tahap persiapan adalah jalan tol PT Hutama Marga Waskita senilai US$ 1,01 miliar.

Untuk empat proyek tahap fasilitasi adalah tiga jalan tol PT Waskita Tol Road Fase II senilai US$ 2 miliar, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dengan nilai US$ 170 juta, dan PLTU PT PP Energi senilai US$ 570 juta. Sedangkan, satu proyek PINA lainnya sudah mencapai tahap financial closed yakni proyek jalan tol PT Waskita Toll Road Fase I senilai Rp 3,5 triliun melibatkan investor PT Sarana Multi Infrastruktur dan Taspen.

Sementara skema KPBU, sampai saat ini 10 proyek sudah dalam tahap konstruksi, sedangkan 6 proyek dalam tahap transaksi, dan 36 proyek dalam tahap penyiapan.

Bambang juga mengatakan, sektor swasta dapat merujuk ke pengalaman berbagai korporasi seperti di Korea Selatan dan Belanda, yang berhasil tumbuh dengan berpartisipasi pada kegiatan pembangunan infrastruktur.

Lanjutkan Membaca ↓