Sri Mulyani Bakal Jual Surat Utang Ritel via Online Tahun Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menjual Surat Berharga Negara (SBN) ritel pada 2018. Upaya merealisasikan rencana ini, Kemenkeu menggandeng perbankan, sekuritas, dan perusahaan fintech (financial technology).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kemenkeu, Robert Pakpahan mengungkapkan, Kemenkeu menunjuk 6 bank, sebanyak 1 perusahaan efek atau sekuritas, dan 2 perusahaan fintech sebagai peserta pilot project pengembangan sistem penjualan SBN untuk investor secara online.

Adapun institusi tersebut, antara lain Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank BRI, Bank Permata, Bank DBS, Trimegah Sekuritas Indonesia, Bareksa, dan Investree.

"Diharapkan sistem penjualan SBN ritel secara online ini dapat diimplementasikan di 2018," kata Robert seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Robert menjelaskan, pengembangan sistem penjualan secara online ini merupakan suatu terobosan pemerintah, dengan memanfaatkan jaringan internet dalam proses penjualan SBN ritel. Ini sekaligus memberikan alternatif atas mekanisme penerbitan SBN ritel saat ini.

“Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat harus dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperluas jangkauan basis investor SBN di dalam negeri dengan mempermudah akses masyarakat untuk berinvestasi di SBN ritel," ujar dia.

Selain itu, keberadaan calon mitra distribusi baru yakni perusahaan Fintech juga dalam rangka menjawab perkembangan teknologi informasi terkini.

Lebih jauh, kata Robert, penjualan SBN ritel secara online sejalan dengan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (IS RTBK Kemenkeu) dengan tema “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pengembangan Jalur Distribusi SBN Ritel secara Online."

"Tujuannya untuk mempermudah akses masyarakat untuk berinvestasi di SBN ritel, memperluas basis investor domestik dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif," Robert menerangkan.

2 dari 2 halaman

Surat Utang Denominasi Rupiah

Untuk diketahui, pemerintah melalui Kemenkeu akan menerbitkan SBN yang direncanakan senilai Rp 414,7 triliun (netto) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

"Penerbitan SBN ini didominasi mata uang rupiah, valuta asing seperti Yen Jepang, Dolar AS, dan Euro sebagai pelengkap. Tenor utang dominan jangka menengah panjang, dengan meningkatkan size SBN jangka pendek untuk efisiensi biaya dan mendukung likuiditas pasar. Kuponnya mayoritas tetap (fix)," tutur Robert.

Robert menambahkan, pemerintah ancang-ancang akan menerbitkan surat utang denominasi rupiah dengan porsi 70-80 persen dari total penerbitan Rp 414,7 triliun di 2018. Menggunakan metode lelang 22-24 kali pada tahun depan.

Penerbitan surat utang syariah atau sukuk, lelang 22-24 kali. Sementara non lelang untuk SBN ritel, Obligasi Ritel Indonesia (ORI), sukuk ritel, privat placement seperti dana haji. Penerbitan SBN berupa Surat Utang Negara (SUN) mengambil porsi 70-75 persen dan sukuk 25-30 persen.

"Sedangkan penerbitan utang valas porsinya 20-30 persen dalam 3 mata uang, dolar AS, Yen Jepang, Euro dengan melihat kondisi pasar dalam rangka menghindari crowding out di pasar keuangan di dalam negeri," kata Robert.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
SBN
Bisnis
SBN adalah singkatan dari Surat Berharga Negara.
Lihat Selengkapnya
SBN