Sukses

Target Selesai Minggu Ini, Begini Skema Pembelian Saham Freeport

PT Freeport Indonesia akhirnya sepakat mengikuti keinginan pemerintah Indonesia terkait empat poin negosiasi.

Liputan6.com, Jakarta Tiga menteri Kabinet Kerja tengah merundingkan skema pembelian 41,64 persen saham PT Freeport Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan berperan penting dalam pencaplokan saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, Menteri BUMN Rini Soemarno sudah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Energi ldan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bahwa holding (induk) BUMN tambang yang akan membeli saham Freeport Indonesia.  

"Sekarang kan lagi dirundingkan, lagi dirinci dengan Kementerian ESDM dan BUMN siapa yang akan mengambil. Kalau Bu Menteri BUMN inginnya holding tambang yang ambil, sudah sampaikan surat resmi ke Menkeu dan Menteri BUMN," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Menurut Fajar, holding tambang ini terdiri dari PT Inalum (Persero) sebagai induk usaha dan membawahi PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Holding tambang ini diakuinya, paling siap terwujud. Nantinya holding tambang akan masuk dalam perusahaan konsorsium yang ditugaskan membeli saham Freeport Indonesia.

"Ini kan kerja sama pemerintah pusat (pempus), pemerintah provinsi (pemprov), dan pemerintah daerah (pemda) yang akan menggunakan BUMN dan BUMD untuk mengambil. Nanti akan dibentuk konsorsium, di mana di dalamnya ada pempus dan pemda. Holding tambang masuk dalam konsorsium dan yang lain (swasta) silakan saja yang penting di dalam konsorsium yang ditugaskan," ia menjelaskan.

Lebih jauh kata Fajar, konsorsium pemerintah pusat dan pemda ini bisa mencari pendanaan dari berbagai macam sumber, selain ekuitas. Contohnya, melalui pinjaman, penerbitan obligasi. Pinjaman tersebut, bisa berasal dari perbankan, dana pensiun, BPJS, sampai BUMN lain.  



"Nanti porsi saham pempus akan lebih banyak ketimbang pemprov dan pemda," ujarnya.  

Terkait perhitungan harga saham, Fajar mengaku belum mengetahuinya. Ia menuturkan, Freeport Indonesia dan pemerintah masing-masing akan menunjuk valuator independen yang akan mengkaji berapa harga sahamnya.

"Belum tahu harganya, nanti masing-masing tunjuk independent valuator. Sekarang kan ada peraturan baru mengenai cara valuasinya namanya fair market value tanpa cadangan. Jadi tidak menghitung cadangan yang belum terbuktikan," jelas dia.

Fajar menargetkan skema pembelian 41,64 persen saham Freeport Indonesia akan selesai akhir pekan ini. Untuk diketahui, pemerintah Indonesia sudah memiliki 9,36 persen saham anak usaha Freeport McMoran itu.

"Mudah-mudahan akhir minggu ini sudah jelas skemanya, nanti akan kami sampaikan. Untuk tahapannya (penyelesaian pembelian saham) kami ingin secepatnya, kalau bisa sebelum 2019," lanjut Fajar.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati enggan menjawab ketika ditanyakan kembali mengenai kesepakatan Freeport dengan pemerintah Indonesia. "Saya tidak ada komentar mengenai Freeport lagi ya," tegasnya sambil berlalu meninggalkan lobi Gedung DPR.

Saham Freeport Tersungkur

PT Freeport Indonesia akhirnya sepakat mengikuti keinginan pemerintah Indonesia terkait empat poin negosiasi seiring perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdampak negatif terhadap perdegangan saham induk usaha Freeport McMoran.

Berdasarkan data perdagangan Selasa waktu New York, saham Freeport McMoran Inc yang merupakan induk usaha PT Freeport Indonesia turun 2,06 persen menjadi US$ 15,21. Saham Freeport McMoran dibuka turun dari penutupan perdagangan awal pekan di kisaran US$ 15,53.

Saham Freeport McMoran menjadi salah satu saham dengan performa terburuk di bursa saham New York pada perdagangan Selasa waktu New York. Saham Freeport McMoran Inc sempat merosot lima persen ke level US$ 14,73.

Freeport menyetujui kesepakatan dengan pemerintah Indonesia dengan salah satu poin melepas kepemilikan 51 persen saham telah menjadi sentimen negatif untuk saham Freeport McMoran.

"Ini adalah positif jangka pendek karena memungkinkan Freeport untuk ekspor ke depannya. Pengeluaran hingga US$ 20 miliar lebih banyak dari pada yang diharapkan. dan ketidakpastian material masih ada di atas nilai pasar yang adil," ujar Analis Clarksons Platou Securities Jeremy Sussman seperti dikutip dari laman Reuters, Rabu (30/8/2017).

Hal senada dikatakan Analis Tambang Argonaut Stockbroking James Wilson. Kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia juga kurangi risiko penghentian ekspor konsentrat tembaga dari Grasberg. Sebelumnya harga logam dunia melonjak pada awal tahun seiring negosiasi memburuk dan ekspor dihentikan.

"Mengingat prospek positif jangka panjang, tembaga dan investasi miliaran dolar oleh Freeport di Grasberg, mereka harus sadari kalau 49 persen lebih baik dari pada tidak sama sekali," ujar James.

Meski demikian, saham Freeport McMoran telah naik sekitar 15,31 persen secara year to date dari posisi US$ 13,19 pada 30 Desember 2016.

 

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.