Mendes: Masyarakat Jangan Takut Laporkan Korupsi Dana Desa

Oleh Zulfi Suhendra pada 06 Agu 2017, 18:30 WIB
Diperbarui 06 Agu 2017, 18:30 WIB
20170201-Koordinasi-Dana-Desa-Ke-KPK-Jakarta-Eko-Putro-Sandjojo-HA
Perbesar
Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memberi keterangan kepada awak media usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Rabu (1/2). Pertemuan membahas soal anggaran dana desa untuk mencegah dari penyimpangan korupsi. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyayangkan ada indikasi keterlibatan unsur pemerintah daerah di kasus korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Eko minta pelaku ditindak tegas.

"Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Kalau korupsi ya harus ditindak tegas, agar ada efek jera bagi yang lainnya."ujar Eko, Minggu (6/8/2017).

Eko mengatakan, tindak korupsi adalah tindakan kriminal yang bisa merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Karena korupsi juga, rakyat bisa menjadi korban.

"Makanya korupsi harus kita perangi secara bersama-sama," paparnya.

Dalam memberantas koruosi khususnya di desa, Eko meminta masyarakat ikut berkontribusi dan tidak takut untuk melaporkan setiap ada indikasi penyelewengan dana desa. Laporan tersebut bisa disampaikan pada Satgas Dana Desa atau menghubungi call center Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di no 1500040. Pemerintah pasti akan menindak lanjuti setiap laporan tersebut.

"Masyarakat jangan takut melaporkan, sebab pengawasan dana desa akan lebih efektif dengan bantuan pengawasan dari semua unsur masyarakat," paparnya.

Contohnya kejadian penyelewengan dana desa di Pamekasan itu bisa terungkap, kata Eko, berawal dari masyarakat dan laporan pendamping desa ke penegak hukum terhadap adanya indikasi penyelewengan dana desa.

"Saya mengapresiasi KPK dan penegak hukum lainnya yang menangani kasus ini dengan cepat, sehingga tidak terjadi pembiaran, sehingga bisa dapat menjadi pelajaran bagi pemangku desa lainnya agar tidak main-main dalam mengelola dana desa." ungkapnya

Untuk itu, Eko mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan terhadap desa dan dana desa, agar tidak main-main lagi dalam pengelolaan dana desa, karena pemerintah akan mengawasi dengan ketat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam surat himbuan terkait pengelolaan keuangan Desa/Dana Desa nomor B.7508/01-16/08/2016 mengatakan, pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat.


POPULER

Berita Terkini Selengkapnya