Sukses

Dana Rp 1,2 Triliun untuk 5 Juta Sertifikat Lahan Sudah Cair

Dana sertifikat lahan itu dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengungkapkan, ‎kekurangan anggaran Rp 1,2 triliun untuk 5 juta sertifikasi lahan sudah cair dari total Rp 2,8 triliun. Dana tersebut dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

"Sudah keluar (cair) Rp 1,2 triliun. Kita sudah bisa memanfaatkan dana itu untuk sasaran 5 juta sertifikasi lahan," kata ‎Sofyan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Dia menuturkan, kekurangan anggaran itu ditalangi lebih dulu dari dana cadangan pemerintah. Pasalnya, RAPBN Perubahan 2017 belum dibahas DPR dan pemerintah.

"Dananya dari bridging Kemenkeu, nanti akan dimasukkan ke APBN-P karena kalau APBN-P disahkan di September tidak cukup waktu. Tidak ada pekerjaan, pengukuran, pemetaan, pengumuman, pendaftaran, lalu sertifikasi," terang Sofyan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memperkirakan penerimaan perpajakan, yakni dari pos pajak dan bea cukai akan mengalami shortfall atau kekurangan Rp 50 triliun pada 2017. Sementara belanja negaranya membengkak Rp 10 triliun sehingga defisit fiskal bakal melebar menjadi 2,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kita prediksi di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017, ada shortfall penerimaan perpajakan Rp 50 triliun. Dan tendensi belanja negara naik sampai Rp 10 triliun," kata Sri Mulyani.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dijelaskan Sri Mulyani, tengah menyelesaikan asumsi maupun postur anggaran yang berubah di RAPBN-P tahun ini, untuk kemudian diajukan ke DPR guna dibahas. Pemerintah membutuhkan APBN-P lantaran ada beberapa tambahan belanja.

"Tambahannya untuk persiapan Asian Games di 2018, program sertifikasi tanah, persiapan Pilkada serentak dan pemilu, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang pengadaan lahannya minta didanai. Kita akan coba lihat dari sisi kemampuan APBN kita," dia menandaskan.

 

Simak video menarik berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.