Tantangan Pemerintah buat Perbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri. Namun sayangnya upaya tersebut masih harus menghadapi banyak tantangan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ‎saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada 2030-2040.

Pada periode tersebut, jumlah usia angkatan kerja produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif, yaitu mencapai 64 persen dari total populasi masyarakat Indonesia sebesar 297 juta jiwa.

Menurut Bambang, bonus demografi ini menawarkan kesempatan signifikan bagi Indonesia untuk akselerasi pembangunan ekonomi. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, sangat penting bagi pemerintah untuk memperluas upaya peningkatan pendidikan dan sistem pengembangan keterampilan.

"Jika tidak, Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keuntungan bonus demografi," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Namun pada waktu yang sama, negara juga tengah menghadapi tantangan dalam upaya meningkatkan sistem pengembangan keterampilan. Di Indonesia, sekitar 63 persen tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah. Kondisi ini berdampak terhadap produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang relatif rendah.

"Tapi patut disadari juga ada ketidakcocokan antara kebutuhan pasar ketenagakerjaan dengan keterampilan pekerja yang berujung pada sulitnya perusahaan atau industri untuk memperkerjakan tenaga kerja berkualitas tinggi sehingga banyak posisi terisi oleh pekerja dengan kemampuan di bawah kualifikasi. Hal tersebut adalah alasan mengapa kesesuaian keterampilan pekerja dan kebutuhan industri menjadi sangat penting dalam hal strategi pengembangan keterampilan," jelas dia.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi terkait usaha perbaikan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Tantangan-tantangan tersebut antara lain, memperbaiki produktivitas tenaga kerja melalui realokasi tenaga kerja ke sektor dan subsektor padat karya, meningkatkan standar hidup pekerja, membekali pekerja dengan keterampilan untuk menghadapi pasar tenaga kerja terbuka dan membangun pasar tenaga kerja yang lebih baik melalui penguatan regulasi.

"Saat ini, sistem pengembangan keterampilan di Indonesia sebagian besar masih ditentukan oleh kemampuan akademik dan kemampuan umum dan teknis. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah memprioritaskan dua hal terkait pengembangan keterampilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019," kata dia.

Isu pertama adalah kualitas tenaga kerja. Salah satu arah kebijakan terkait isu ini adalah penguatan daya saing tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja global melalui sejumlah strategi.

"Strategi-strategi tersebut di antaranya harmonisasi standar dan sertifikasi kompetensi, pengembangan program kerja sama, dan perluasan skala ekonomi terhadap sektor atau subsektor dengan produktivitas tinggi. Sebagian besar strategi tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta atau komunitas bisnis," ungkap dia.

Isu kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang berhubungan dengan pengembangan keterampilan adalah perbaikan kualitas pendidikan. Indonesia telah berkomitmen untuk mendorong wajib belajar 12 tahun dengan mengimplementasikan kebijakan afirmatif bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan kelompok yang tidak beruntung.

"Juga, negara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tingkat menengah dan tinggi. Terkait pengembangan pendidikan, pendidikan dan latihan keterampilan juga diprioritaskan untuk meningkatkan kesempatan untuk diperkerjakan. Dalam hal ini, strategi difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri," tutur dia.

Untuk memperbaiki pendidikan vokasi, kata Bambang, pemerintah Indonesia mendorong sektor swasta atau industri untuk berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi.

Sebagai contoh, perbaikan kurikulum agar selaras dengan kebutuhan industri, peningkatan kompetensi guru vokasi, pemagangan siswa di dunia industri, pengembangan fasilitas mengajar, dan sistem sertifikasi kompetensi lulusan.

Upaya Indonesia untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi telah sejalan dengan kondisi saat ini, di mana populasi angkatan kerja tengah meningkat. Lebih jauh, upaya tersebut juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), terutama Gol Nomor 4 yaitu memastikan pendidikan berkualitas dan inklusif bagi semua dan mendorong pembelajaran seumur hidup.

"Juga Gol Nomor 8 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja produktif, dan pekerjaan layak untuk semua," tandas dia.