Holding BUMN Migas Bisa Wujudkan Ketahanan Energi

Oleh Arthur Gideon pada 22 Mei 2017, 19:45 WIB
Diperbarui 22 Mei 2017, 19:45 WIB
holding BUMN  Migas juga bisa mempercepat penurunan impor energi yang selama ini menjadi persoalan krusial dalam APBN.
Perbesar
holding BUMN Migas juga bisa mempercepat penurunan impor energi yang selama ini menjadi persoalan krusial dalam APBN.

Liputan6.com, Jakarta - Pembentukan induk usaha atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak dan gas bumi (Migas) merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi. Selain itu, holding BUMN  Migas juga bisa mempercepat penurunan impor energi yang selama ini menjadi persoalan krusial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Rhenald Kasali menjelaskan, saat ini negara-negara besar tak lagi bergantung kepada organisasi pengekspor minyak (OPEC) karena telah mengembangkan bisnis baru.

Dia mencontohkan Amerika Serikat (AS) yang berhasil mengamankan pasokan minyak dengan mengembangkan shale oil atau minyak serpih, sementara itu China mengamankan suplai minyak dengan menggandeng negara-negara di Afrika.

Sedangkan Rusia memilih tidak bergabung dengan OPEC dan pada saat yang sama terus memproduksi minyak dari ladangnya sendiri. Dengan cara tersebut, negara ini bisa memenuhi kebutuhan minyak.

"Karena itu, pembentukan holding migas ini akan menjadi model bisnis baru dalam pengelolaan migas di Indonesia," kata Rhenald, dalam keterangan tertulis, Senin (22/5/2017). 

Dia menegaskan jika tak dikelola dengan benar, sumber daya alam di Indonesia hanya menjadi potensi belaka. Karena itu, dengan pembentukan holding BUMN migas, akan ada manajemen yang solid untuk mempertemukan potensi dengan pasar dengan teknologi, proses dan value creation.

Sebelumnya, Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pembentukan holding migas bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi industri gas Indonesia, yaitu peningkatan kebutuhan gas sebanyak 5 kali lipat pada 2050.

"Tingginya ketergantungan Indonesia pada impor gas, harga gas yang relatif tinggi dan ketidak seimbangan sumber gas di seluruh Indonesia," kata Edwin, saat ‎rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Edwin ‎melanjutkan, pembentukan holding migas akan mendorong ketahanan energi dan perekonomian, melalui sinergi Pertamina dan PGN. Karena akan menghubungkan infrastruktur gas dari barat sampai timur, melalui peningkatan pasokan gas domestik, efektifitas dan efisiensi distribusi gas dan optimalisasi infrastruktur gas.

Hal ini memberikan berbagai manfaat, di antaranya membuka ruang penurunan harga gas pada tingkat konsumen akhir karena efisiensi di seluruh mata rantai. Penurunan harga gas akan berdampak pada peningkatan daya saing industri karena biaya produksi menurun sehingga harga produk yang dihasilkan menjadi lebih murah.

"Manfaatnya, pembangunan infrastruktur yang tidak tumpang tindih untuk pasokan gas ke konsumen akhir,"‎ ucap Edwin. (Gdn/Nrm)