Sukses

Darmin: S&P Jangan Cari Alasan buat Tak Naikkan Peringkat RI

Indonesia tengah menunggu perkembangan peringkat Indonesia dari Standard and Poor's (S&P) bulan ini.

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia tengah menunggu perkembangan peringkat Indonesia dari Standard and Poor's (S&P) bulan ini. Pemerintah berharap lembaga pemeringkat internasional itu bisa mengafirmasi rating Indonesia menjadi layak investasi atau investment grade dari saat ini di lebel BB+ atau positif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kepada S&P untuk melihat stabilitas kondisi ekonomi dan politik Indonesia sebagai indikator penting dalam melakukan penilaian. Jangan lagi ada alasan menahan kenaikan peringkat.

"Kalau alasannya politik, itu sudah mencari alasan, setiap hari diubah. Mestinya tidak ada penundaan (kenaikan peringkat)," ujar Darmin di kantornya, seperti ditulis Rabu (17/5/2017).

S&P merupakan satu-satunya lembaga pemeringkat yang belum memberikan level investment grade kepada Indonesia. Peringkat Indonesia saat ini di level BB+/positif outlook.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, berharap besar supaya lembaga pemeringkat itu dapat mengerek peringkat Indonesia seperti dua lembaga lainnya, yakni Moody's dan Fitch Ratings, yang sudah menyematkan rating Indonesia di investment grade.

"Dua agen rating sudah menempatkan Indonesia di investment grade. Kita berharap ada kesamaan (S&P). Karena saat di London lalu, bond holder menanyakan hal yang sama soal S&P. Banyak mereka berharap Indonesia di-upgrade jadi investment grade karena kebijakan APBN, makro, dan fundamental telah memenuhi," dia menandaskan.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Aviliani mengungkapkan, tanpa ada kenaikan peringkat Indonesia dari S&P pun negara ini tetap menarik di mata investor.

"Sebenarnya menurut saya, bagi asing Indonesia masih menjanjikan. Kenapa, karena kalau kita lihat dari yield," kata Aviliani.

Selain itu, dari segi kestabilan dan keamanan Indonesia, investor menganggap polemik yang ada di Indonesia sebagai negara demokrasi saat ini bersifat sementara. Tak seperti negara demokrasi lainnya yang setiap ada demonstrasi menimbulkan kekacauan pemerintahan.

"Itu terbukti dana masuk cukup besar kok belakangan ini. Menurut saya sih tidak usah terlalu kuatir dengan hasil peringkat S&P," tegas Aviliani. (Fik/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.