Sri Mulyani: RI Kekurangan Pasokan 12 Juta Unit Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia mengalami kekurangan pasokan (backlog) hingga 12 juta unit rumah.

Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi Indonesia, karena masyarakat khususnya yang tinggal di perkotaan akan menempati kawasan kumuh.

Sri Mulyani menggambarkan kondisi dan situasi pertumbuhan populasi Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 52 persen dan berpotensi naik mendekati 68 persen di tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan populasi di kota ini termasuk yang tertinggi 4,1 persen dibanding China dan India yang masing-masing 3,8 persen dan 3,1 persen.

"Pertumbuhan populasi di daerah perkotaan di Indonesia ini yang paling cepat. Jadinya penuh sesak dan kebutuhan rumah menjadi sangat penting," dia menerangkan saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Di Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, kebutuhan rumah mencapai 820 ribu unit sampai 1 juta unit per tahun. Dari jumlah tersebut, sektor swasta hanya mampu memenuhi 40 persen dan melalui intervensi atau bantuan pemerintah sebesar 20 persen dari kebutuhan rumah. Sisanya 40 persen diperoleh secara informal dari swadaya masyarakat.

"Sebanyak 40 persen masyarakat teratas kita mampu membeli rumah tanpa bantuan pemerintah. Tapi 40 persen lagi mampu membeli rumah dengan subsidi pemerintah, dan 20 persen sisanya tidak bisa beli tanpa ada bantuan pemerintah secara signifikan. Ini adalah peta daya beli masyarakat di perumahan," jelas dia.

Jika dihitung dari kebutuhan 1 juta unit rumah setiap tahun dan hanya mampu terpenuhi 60 persen atau 600 ribu unit, maka Sri Mulyani bilang, ada estimasi kekurangan pasokan rumah 10 juta-12 juta unit. Meski setiap tahun ada tambahan perumahan yang dibangun, backlog tetap tinggi.

"Apabila tidak diselesaikan, masalah ini tidak akan kelar-kelar. Backlog tetap tinggi karena urbanisasi di Indonesia tidak terstruktur, tinggal di tempat kumuh, dan makin sulit diatur karena di debat Pilkada pun, isu rumah dan lokasi rumah kumuh menjadi perhatian," jelas dia.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran perumahan di APBN melalui dua skema. Pertama, menyalurkan anggaran langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 24,47 triliun di 217 untuk membangun perumahan maupun permukiman.

Untuk mendukung MBR, lanjut dia, kebijakan di anggaran 2016, pemerintah sudah membangun 21.763 unit rumah susun (rusun) dan stimulan bagi peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 158.367 unit.

"Di 2017, target rusun yang terbangun 13.253 unit dan 108.000 unit stimulan bagi peningkatan kualitas rumah swadaya di berbagai lokasi di seluruh provinsi Indonesia," dirinya menjelaskan.

Skema kedua, meningkatkan akses ke pembiayaan perumahan secara tidak langsung dalam bentuk PMN ke SMF sebesar Rp 1 triliun di 2016-2017. Sejak 2005, perusahaan telah mengalirkan dana dari pasar modal ke pernyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan 31 Desember 2016 kumulatif mencapai Rp 27,4 triliun.

Dari seluruh dana yang dialirkan tersebut, telah membiayai kurang lebih 570 ribu debitur KPR untuk 570 ribu rumah dari Aceh sampai Papua.

Sri Mulyani lebih jauh menuturkan, pemerintah mengucurkan bantuan KPR FLPP, subsidi selisih bunga yang dikelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebesar Rp 9,7 triliun di APBN 2017 kepada 175.000 rumah tangga MBR atau naik sedikit dari penyaluran pembiayaan perumahan sebesar Rp 9,2 triliun kepada 83.493 rumah tangga MBR di 2016 berupa KPR FLPP, subsidi selisih bunga

"Indonesia masih terlalu kecil kalau dilihat dari komitmen pendanaan publik untuk perumahan dibanding Thailand. Jadi desain APBN 2018 nanti diharapkan masalah perumahan dapat di adress," kata Sri Mulyani.