RI Gandeng Australia Cegah Penularan Penyakit Hewan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menjalin kerjasama dengan Australia terkait penguatan pelayanan veteriner di Indonesia. Terutama untuk pencegahan, deteksi dan pengendalian penyakit-penyakit hewan menular prioritas dan yang baru muncul.
 
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Ketut Diarmita mengatakan, kerja sama yang melibatkan lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu tersebut merupakan program kemitraan antar pemerintah yang dilakukan oleh pihaknya dengan Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air (DAWR) Australia.
 
"Anggaran kerjasama didanai pemerintah Australia sebesar 6,9 juta Doal Australia dalam kurun waktu tiga tahun yakni 2015 hingga 2018,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/2/2017).

Dia menjelaskan fokus program Australia-Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases (AIP-EID) Tahap II ini merupakan kelanjutan AIP-EID Tahap I yang dilaksanakan pada periode 2010-2014 untuk mendukung terbangunnya kapasitas dalam mendeteksi dan respons tehadap penyakit-penyakit menular.

Program AIPEID Tahap II mengambil pendekatan pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pencegahan, deteksi, dan pengendalian penyakit-penyakit hewan menular prioritas dan yang baru muncul.
 
“Sasaran ini selaras dengan prioritas pemerintah Republik Indonesia untuk mengendalikan penyakit zoonosis, serta meningkatkan produksi ternak domestik untuk memastikan keamanan pangan dan menstabilkan harga pasar untuk produk ternak,” kata dia.
 
Terkait kerja sama tersebut, Ketut menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Australia dengan dilanjutkankannya program ini. Terutama dalam penguatan sistem pelayanan kesehatan hewan nasional yang dinilai sangat penting sebagai upaya dalam menghadapi ancaman masuknya penyakit hewan menular yang baru muncul yang sangat berpotensi menghancurkan dunia peternakan.
 
Adapun pada program kemitraan Australia-Indonesia AIPEID Tahap II difokuskan pada 3 komponen yaitu pertama, persiapan dan kesiapsiagaan darurat. Kemudian kedua, sistem informasi kesehatan hewan.

Dan ketiga, penguatan kapasitas kepemimpinan dan manajemen dapat mencegah munculnya penyakit-penyakit baru yang berpotensi menjadi ancaman ekonomi dan ancaman sosial di Indonesia.
 
“Jika terjadi outbreak suatu penyakit di wilayah di Indonesia, tentunya ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah," ungkap Ketut. (Dny/Nrm)