Jadi Presdir Freeport, Ini Tugas Berat Chappy Hakim

Oleh Septian Deny pada 20 Nov 2016, 17:55 WIB
Diperbarui 20 Nov 2016, 17:55 WIB

Liputan6.com, Jakarta PT Freeport Indonesia ‎menunjuk Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri pada Januari 2016 lalu. Namun tugas baru Chappy sebagai orang nomor 1 di Freeport dinilai tidak akan mudah.

Pengamat Energi dari Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan,‎ setidaknya Chappy memiliki 4 tugas berat yang harus selesaikanya di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Pertama terkait dengan evaluasi perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kita tahu Freeport ini sedang mengalami masa suram. Masalah-masalahnya, pertama, ekspor konsentratnya jelas akan dievaluasi lebih ketat setelah Januari nanti. Hal ini mengingat ekspor konsentrat itu ini terkait realisasi pembangunan smelter. Saya sangat surprised jika pemerintah memberikan izin ekspor konsentrat mengingat progres smelternya kita lihat nggak ada realisasinya," ‎ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (20/11/2016).

Kemudian kedua, soal divestasi saham Freeport hingga saat ini juga belum mencapai kata sepakat. ‎Freeport diminta untuk melepas sahamnya sebesar 10,64 persen kepada pemerintah, namun belum ada titik temu terkait harga saham tersebut.

"Kedua, urusan divestasi di mana Freeport harus melepaskan sebagian saham. Ini kan belum tuntas prosesnya‎," kata dia.

Ketiga soal kinerja Freeport yang dinilai menurun. Hal ini diperparah dengan turunnya harga komoditas di pasar global dan lesunya harga saham dari perusahaan induknya, yaitu Freeport-McMoran.

"Ketiga, Freeport sedang turun kinerjanya. Kan harga komoditasnya turun. Kemudian Freeport-McMoran sahamnya juga tidak baik pada saat ini," kata dia.

Dan keempat, terkait tuntutan masyarakat agar Freeport lebih banyak berkontribusi dalam pembangunan di Papua. Menurut Fabby, hal tersebut sudah menjadi isu lama namun hingga saat ini belum ada realisasi dirasa signifikan oleh masyarakat Papua.

"Ada tekanan Freeport untuk lebih berkontribusi lebih banyak pada pembangunan di Papua sana," tandas dia.