Pengamat: Chappy Hakim Dipilih Lewat Proses dan Pertimbangan

Oleh Septian Deny pada 20 Nov 2016, 14:54 WIB
Diperbarui 20 Nov 2016, 14:54 WIB

Liputan6.com, Jakarta ‎PT Freeport Indonesia menunjuk Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri. Penunjukan Chappy sebagai orang nomor 1 di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut dinilai sudah lewat pertimbangan yang matang

Pengamat Energi dari Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, alasan Freeport menunjuk Chappy sebagai Presiden Direktur perlu dipertanyakan. Sebab selama ini Chappy tidak memiliki latar belakang dan pengalaman di sektor pertambangan.

"Tentunya kan sudah ada proses sampai dia dipilih. Tapi yang saya heran kenapa sosok seperti dia yang dipilih. Chappy tidak punya pengalaman di bisnisnya Freeport, kontaknya juga terbatas. ‎Seperti pengelolaan isu Freeport terkait divestasi saham, pembangunan smelter, soal ekspor konsentrat dan lain-lain. Beliau tidak punya pengalaman di sana‎," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (20/11/2016).

‎Fabby mengatakan, Presiden Direktur Freeport seharusnya sosok yang memiliki pengalaman dan paham soal permasalahan yang dihadapi Freeport. Dengan demikian, dia bisa menjadi penghubung antara pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoran sebagai induk dari Freeport Indonesia.

"Menurut saya kurang tepat. Harusnya CEO itu menguasai dengan baik proses bisnisnya. Dan ini akan menjadi counterpart dari kantor pusat dan pemerintah Indonesia yang punya saham di sana‎. Seorang CEO kan yang berikan arahan, dia harus tahu mau ngapain berdasarkan pengalaman bisnis proses dan lingkungan strategis di mana perusahaan itu berada. Jadi kalau tidak punya pemahaman bisnis yang baik bagaimana menentukan direct perusahaan," kata dia.

Fabby khawatir, Chappy tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan di perusahaan dan hanya dijadikan sebagai figur yang akan dikendalikan oleh Freeport-McMoran. Hal ini berpotensi mempersulit permasalahan yang telah diselesaikan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport seperti soal divestasi saham.

"Sangat repot jadi partner yang tidak efektif, pengalaman untuk hadapi tantangan dan pengetahuan soal regulasi sangat terbatas. Dugaan saya, di hanya jadi figur saja, tapi bukan orang yang benar-benar mengendalikan perusahaan. Sebab perlu orang yang punya visi, punya pengalaman yang baik. Tapi kan sudah diputuskan, jadi mungkin mereka punya pertimbangan tertentu," tandas dia.