DPR Pertanyakan Efektivitas Subsidi Pupuk ke Pemerintah

Oleh Achmad Dwi Afriyadi pada 12 Okt 2016, 20:22 WIB
Diperbarui 12 Okt 2016, 20:22 WIB
20160704-Pupuk Padi-Karawang- Gempur M Surya
Perbesar
Petani memupuk tanaman padi di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/7). Kementerian Pertanian optimis target produksi padi sebesar 75,13 juta ton pada tahun 2016 dapat tercapai. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Liputan6.com, Jakarta Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR mempertanyakan penyaluran subsidi pupuk yang telah dilakukan pemerintah. Sebab, dewan menengarai penyaluran subsidi tersebut tidak tepat sasaran.

Anggota Banggar DPR Aziz Syamsuddin mengatakan subsidi dianggap tidak tepat sasaran karena melihat kondisi di lapangan, di mana harga jual komoditas tersebut relatif tinggi.

"Subsidi ini kadang tak tepat sasaran dalam praktik lapangan. Kadang yang dihasilkan petani, harga yang diharapkan tak sesuai target," kata dia di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Anggota banggar DPR lainnya, Isma Yatun mempertanyakan subsidi untuk pupuk yang terus bertambah. Padahal, lahan untuk pertanian justru semakin menyempit. Hal ini dinilai janggal.

"Walaupun punya subsidi, tanah berkurang, pupuk nggak berkurang ke mana," ujar dia.

Dia pun meminta, harus ada mekanisme khusus supaya subsidi pupuk tepat sasaran langsung ke petani. Hal ini sebagaimana dilakukan dalam penyaluran subsidi elpiji.

"Kalau boleh bikin skema seperti elpiji. Kementerian Sosial juga jalan e-warung kita jadikan jual untuk warung. Pakailah e-warung Kementerian Sosial itu," ujar dia.

Anggota lain, Wayan Koster mengatakan penyaluran subsidi pupuk seharusnya langsung ke petani bukan ke produsen pupuk.

"Soal subsidi pangan, pupuk, terutama kalau subsidi pupuk dan benih saya setuju pendapat kawan-kawan supaya tepat sasaran, dan tidak jadi mainan mafia supaya langsung ke petani," tandas dia. (Amd/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya