Pengusaha Konstruksi Minta Kucuran KUR dari Pemerintah

Oleh Fiki Ariyanti pada 18 Sep 2016, 11:09 WIB
Diperbarui 18 Sep 2016, 11:09 WIB
Sektor Konstruksi Indonesia Berkembang Pesat
Perbesar
Sektor konstruksi memiliki peranan penting dalam perekonomian negara.

Liputan6.com, Jakarta Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) meminta pemerintah segera merealisasikan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor konstruksi. Skema ini dinilai sangat penting untuk membantu pelaksana konstruksi berskala kecil yang terbebani bunga bank yang sangat tinggi.

“Dulu kan pemerintah punya gagasan bikin skema KUR konstruksi dengan bunga yang terjangkau atau single digit. Kalau bisa segera direalisasikan,” ujar Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Minggu (18/9/2016).

Dia mengatakan, dengan bunga bank yang sangat tinggi saat ini, pelaksana konstruksi lokal akan susah bersaing dengan pelaksana konstruksi dari luar yang membawa dana dengan bunga bank mereka dibawa 5 persen.

“Sedangkan kita di sini di atas 15 persen, daya saing kita melemah, utamanya yang UKM,” pungkas Andi.

Dia menambahkan, pemerintah tidak perlu menyediakan pagu anggaran khusus untuk menyubsidi bunga KUR konstruksi. Pemerintah cukup memasukkan usaha konstruksi masuk dalam sektor usaha penerima KUR yang selama ini telah berjalan dengan beberapa bank berbunga 9 persen.

Peluang ini semakin terbuka bagi UKM konstruksi, mengingat  serapan subsidi KUR masih sangat rendah. Penyerapan anggaran subsidi bunga KUR baru sebesar Rp 1,5 triliun untuk tahun ini.

Diperkirakan, penyerapan tahun ini hanya 50 persen atau sekitar Rp 5 triliun dari pagu anggaran subsidi 2016 sebesar Rp 10,5 triliun.

“Serapan subsidi KUR di sektor lain ini kan masih rendah, kalau sektor konstruksi dimasukkan akan lebih atraktif serapan subsidinya,” papar Andi.

Sementara itu, realisasi penyaluran KUR yakni sebesar Rp 58,78 triliun per 31 Juli 2016. Jumlah itu mencapai 53,82 persen dari target Rp 109,21 triliun.

Realisasi paling besar yakni KUR mikro, yakni mencapai Rp 39,61 triliun atau 56,65 persen dari target.

Sebelumnya Sekretaris Jendral Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengungkapkan, pemerintah tengah berupaya memikirkan peningkatan pagu untuk KUR jasa konstruksi ini.

Dia mengharapkan nantinya asosiasi jasa konstruksi bisa menjadi partner pemerintah untuk menjamin penyaluran KUR plus ini tepat sasaran.(Fik/Nrm)

 

 

Tag Terkait