Pemerintah dan Bank BUMN Luncurkan Program Bantuan Non Tunai

Oleh Fiki Ariyanti pada 18 Agu 2016, 18:30 WIB
Diperbarui 18 Agu 2016, 18:30 WIB
 Sosialisasi Sistem Pencairan Dana Kartu Jakarta Pintar
Perbesar
Siswi menunjukan KJP usai menerimanya di SMK 56 Pluit, Jakarta (21/5/2015). Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Bank DKI memberikan pelayanan dengan metode transaksi elektronik atau non-tunai untuk pencairan dana KJP. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) mengujicobakan
penyaluran bantuan sosial secara non tunai menggunakan layanan sistem pembayaran Himbara dan peluncuran e-warong (e-warung Gotong Royong) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH). Layanan tersebut memudahkan pemberian bantuan sosial.

Ujicoba dan peluncuran ini berlangsung di Kampung Rawa RT 17 RW 4, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis ini (18/8/2016).

Acara tersebut dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kominfo Rudiantara, Gubernur BI Agus Martowardojo.

Hadir pula Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, serta Direktur Utama 4 Bank BUMN, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, ‎dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.

Ujicoba dilakukan untuk penyaluran Program Beras Sejahtera (Rastra) serta PKH melalui sebuah kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera dengan fitur uang elektronik dan tabungan yang diterbitkan oleh ke-4 Bank anggota Himbara.

Terdapat 3 aktivitas utama di e-warong sebagai penjual sembako, yaitu penerima bantuan bisa membeli bahan pangan pokok Rastra yaitu beras, gula, tepung, dan minyak dengan harga subsidi. Juga bertransaksi baik tarik tunai maupun transfer, dan menabung.

Gubernur BI, Agus Martowardojo mendukung penuh program yang diinisiasi Kementerian Sosial (Kemensos)‎ dan BUMN. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan perlindungan sosial, seperti bantuan sosial (bansos) secara non tunai.

"Total anggaran untuk perlindungan sosial ‎di 2017 tidak kurang dari Rp 158 triliun di berbagai Kementerian/Lembaga. Ini adalah komitmen negara memberi perlindungan sosial karena Presiden minta penyalurannya diusahakan non tunai sehingga bisa langsung diterima calon penerima," jelasnya.

Dengan non tunai, kata Agus, dapat menghindari penyaluran bantuan yang selama ini banyak tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah. ‎Menariknya, bank-bank BUMN ini telah memiliki lebih dari 114 ribu layanan keuangan digital, termasuk BRI yang sudah mempunyai satelit yang memungkinkan rakyat di pelosok daerah dapat mengakses jasa lembaga keuangan.

"Yang perlu diperhatikan‎ jika mau menunjuk agen e-warong, harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Minimal 2 tahun sudah membuka warung, dan punya integritas. Karena 60 juta rakyat harus terlindungi dengan perlindungan sosial," jelas Agus.

Menteri Sosial Khofifah menegaskan, proses transaksi dari Kementerian ke sistem perbankan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun alias zero cost‎.

"Targetnya 612 ribu penerima PKH bisa di-support non tunai tahun ini, sedangkan tahun depan meng-cover 3 juta penerima," dia menjelaskan. (Fik/Nrm)