KEIN: Industri Logam Perlu Dukungan Lintas Kementerian

Oleh Fiki Ariyanti pada 21 Jul 2016, 19:42 WIB
Diperbarui 21 Jul 2016, 19:42 WIB
wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengungkapkan, pengembangan industri logam harus didukung oleh strategi yang tepat dan terintegrasi
Perbesar
wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengungkapkan, pengembangan industri logam harus didukung oleh strategi yang tepat dan terintegrasi

Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) tengah menyusun kajian pengembangan industri logam dan kawasan industri di Indonesia. Keduanya sangat penting guna mendukung kegiatan perekonomian nasional, khususnya produksi barang modal.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menilai, industri logam dan kawasan industri di Tanah Air menjadi salah satu kajian KEIN, mengingat nilai strategisnya bagi ekonomi nasional. KEIN memiliki kelompok kerja yang secara khusus melakukan kajian tersebut.

Sambungnya, pengembangan industri logam harus didukung strategi yang tepat dan terintegrasi, sehingga mampu memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional. Begitupula dengan kawasan industri yang harus didorong agar mampu melahirkan output produksi secara maksimal.

"Industri logam dan kawasan industri ini perlu dikaji potensi maksimal yang bisa diperoleh atau dimanfaatkan, termasuk kendala yang dihadapi agar menjadi perhatian pemerintah. Hasilnya akan disampaikan kepada Presiden," kata Arif dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Budhi Setianto menambahkan, pihaknya terus melakukan perubahan regulasi bagi pelaku usaha industri logam dan kawasan yang akan dijadikan lokasi industri. Menurutnya, hal itu dilakukan supaya pertumbuhan industri makin menggeliat.

"Terus dilakukan perbaikan penataan, mulai dari apa itu industri, luas kawasan industri, infrastruktur maupun perizinannya," kata Budhi.

Sinergi antar kementerian pun, lanjutnya, rutin dilakukan, seperti dengan Kementerian PUPR. Koordinasi tersebut untuk semakin memantapkan infrastruktur terintegrasi di kawasan industri. Semangat kerjasama itu, terutama terkait dengan layanan terpadu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambuan mengatakan, Kementerian BUMN sampai saat ini telah memiliki 24 pelabuhan yang digunakan sebagai infrastruktur pendukung kawasan industri.

"Nantinya, kawasan industri tidak hanya butuh pelabuhan, tapi juga bandara dan stasiun kereta api. Jadi semua harus terintegrasi, kalau tidak biaya akan sangat mahal," ucap Pontas.

Kepala Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hermanto Dakdak menyampaikan, membangun kawasan industri jangan hanya sebatas konsep kota. Lebih utama dari itu, menurutnya, adalah membangun jaringan kota di kawasan industri.

"Siapa, apa dan melakukan apa supaya yakin begitu infrastruktur dibangun kemudian berproduksi," ujar Hermanto.

Menyangkut pengembangan industri logam, dirinya mengusulkan, agar pembangunan didorong menggunakan baja produksi dalam negeri. Dengan begitu, diyakini Hermanto, akan menumbuhkan usaha industri baja nasional dan logam guna bahan material pembuat baja.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya