Sukses

Ini Cara Menteri Susi Tahan Laju Utang Pemerintah

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ‎memiliki cara tersendiri untuk menahan laju defisit anggaran dan utang pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ‎memiliki cara tersendiri untuk menahan laju defisit anggaran dan utang pemerintah. Salah satunya dengan melakukan efisiensi anggaran di kementeriannya.

Susi mengatakan, belanja kementerian yang jor-joran dan tidak tepat sasaran dinilai menjadi salah satu penyebab semakin besarnya defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia mengakui, praktek-praktek curang terkait belanja di kementerian masih sering terjadi. Salah satunya yaitu dengan menaikkan nilai pengadaan barang dari harga standarnya.

"Tidak boleh lagi dengan APBN membeli atau belanjakan barang dengan harga 3-4 kali lipat dari kenyataan di pasar, itu tidak boleh lagi," ujar dia di Jakarta, Senin (30/5/2016).

Menurut Susi, kebiasaan para aparat sipil negara yang melakukan pengadaan barang dengan pola seperti ini membuat kebutuhan anggaran semakin besar. Sehingga pada ujungnya membuat defisit anggaran semakin besar dan pemerintah terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Apabila ini terus dilakukan, Indonesia akan terus menambah defisit dari APBN-nya. Penambahan defisi ini mengakibatkan utang negara semakin tinggi. Apabila utang negara makin tinggi, saya pastikan kewajiban warga negara juga makin tinggi," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Susi, revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus benar-benar diterapkan dan disertai dengan perubahan pada kebiasaan-kebiasaan negatif para aparatur negara. Dengan demikian, defisit anggaran dan utang pemerintah tidak terus membesar.

"Revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan perubahan. Revolusi tidak terjadi tanpa perubahan. Perubahan dalam penggunaan anggaran lebih ditingkatkan efisiennya. Saya minta kepada seluruh bupati, kepala dinas, eselon I, eselon II‎, staf karyawan KKP untuk bersama memastikan anggaran efisien," tandas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini