PP Revisi DNI Tinggal Tunggu Tanda Tangan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) terkait revisi daftar negatif investasi (DNI) akan segera diterbitkan. Saat ini PP tersebut telah selesai dibahas dan tinggal menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"PP-nya sudah kita final semua. Tinggal tunggu ditandatangani," ujar dia di Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Dia menjelaskan, belum bisa diterbitkannya PP tersebut selama ini lantaran masih ada perbedaan penafsiran antara kementerian dan‎ lembaga. Namun perbedaan tersebut kini telah selesai.

"Tadinya ada perbedaan penafsiran dari sidang kabinet, terutama menyangkut bisnis. Tapi sudah selesai dan kita sudah naikkan," lanjut dia.

Menurut Darmin, adanya PP revisi ini penting untuk mendorong tumbuhan investasi di Indonesia. Dengan pertumbuhan investasi yang baik, maka diharapkan akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Yang mendukung pertumbuhan itu investasi, baik investasi swasta maupun investasi pemerintah. Termasuk di dalamnya belanja barang," kata dia.

Namun demikian, revisi DNI ini tidak langsung mening‎katkan investasi. Menurut Darmin, butuh waktu beberapa bulan untuk melihat dampak dari revisi DNI tersebut terhadap sektor investasi.

‎"Itu kan tidak serta merta orang ada investasi. Itu yang begitu jangan dianggap satu dua bulan muncul. Mungkin beberapa bulan lagi orang baru muncul investasi," tandas dia.