Sukses

Utang RI Bertambah Jadi Rp 3.271 Triliun sampai Maret

Pemerintah memastikan masih sanggup membayar utang tersebut dengan realisasi Produk Domestik Bruto nasional yang mencapai Rp 12 ribu triliun

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.271,82 triliun per Maret 2016.
 
Total utang pemerintah pusat yang mencapai Rp 3.271,82 triliun itu, naik Rp 75,21 triliun dari posisi Februari Rp 3.196,61 triliun. Sementara posisi di akhir 2015 mencapai Rp 3.098,64 triliun.
 
Pemerintah memastikan masih sanggup membayar utang tersebut dengan realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai Rp 12 ribu triliun.
 
Direktur Jenderal PPR Kemenkeu Robert Pakpahan saat Konferensi Pers Penerbitan SBR Seri SBR002, Kamis (28/4/2016), mengungkapkan, total utang pemerintah pusat sampai dengan bulan ketiga ini setara dengan 26,7 persen-27 persen dari PDB. Realisasi PDB Indonesia sebesar Rp 12 ribu triliun.


"Kita masih sangat mampu membayar utang tersebut karena nilainya dalam kondisi aman. Kan batas aman utang 60 persen dari PDB. Pendapatan nasional atau PDB kita saja Rp 12 ribu triliun," katanya di kantor Kemenkeu, Jakarta.
 
Robert menjelaskan, rata-rata jatuh tempo dari total utang pemerintah pusat sebesar 9,28 tahun. Jatuh tempo atau tenor utang bervariasi, ada yang 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun sehingga dirata-ratakan 9,28 tahun.
 
"Rata-rata jatuh tempo aman, masih lama, tidak ada risiko tiba-tiba bayar. Jadi tidak terlalu panik dan menimbulkan financial risk," papar dia.
 
Utang, menurut dia, ambungnya diperlukan untuk menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tahun ini ditargetkan sebesar 2,15 persen atau Rp 273,2 triliun dari PDB. Defisit anggaran tersebut, lebih berkualitas karena belanja negara yang besar digunakan untuk membangun infrastruktur.
 
"Kita masih menjalankan APBN yang defisit, jadi masih butuh pembiayaan cukup besar. Tapi defisit sekarang lebih berkualitas karena spending-nya untuk membangun infrastruktur," ucap Robert. (Fik/Nrm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.