Darmin: PLN Wajib Beli Listrik dari Pembangkit Berbasis Sampah

Oleh Fiki Ariyanti pada 07 Feb 2016, 19:01 WIB
Diperbarui 07 Feb 2016, 19:01 WIB
120210pln2.jpg
Perbesar
Citizen6, Tangerang: Gardu Induk Lontar ke Gardu Induk Tangerang Baru yang menyalurkan tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar Banten 3 x 315 MW dan mampu memasok listrik sekitar 300 MW ke daerah Jakarta. (Pengirim: Agus Trimukti)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mewajibkan PT PLN (Persero) membeli hasil listrik dari pembangkit berbasis sampah dengan harga yang tidak memberatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Amanat ini sesuai dengan draft Peraturan Presiden (Perpres) yang sudah ditandatangani menteri-menteri terkait.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tengah melakukan penyederhanaan perizinan dan non perizinan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS). Dengan demikian, masalah pengelolaan sampah bisa terselesaikan.

"Hasil listrik dari pembangkit berbasis sampah wajib dibeli PLN. Soal harga mereka akan berunding, kalau ada yang tidak selesai pemerintah pusat akan turun tangan ya,” kata Darmin dikutip dari laman resmi Setkab, Jakarta, Minggu (7/2/2016).

 

Dijelaskannya, pembangunan pembangkit listrik pengolahan sampah ini sebetulnya bukan barang baru. Banyak daerah yang sudah menggarapnya, namun masih sangat berbeda satu sama lain. Ke depan, Darmin optimistis, akan ditemukan mekanisme dan pola-pola yang makin efisien, sehingga tidak akan memberatkan bagi anggaran negara.

“Bagaimanapun ini adalah energi baru dan terbarukan. Pada 2030, sebesar 29 persen energi kita adalah energi baru dan terbarukan. Itu adalah janji kita kepada dunia internasional ya. Janji di Paris kemarin dan sebagainya,” papar Darmin.

Masalah Lingkungan

Darmin mengakui, kapasitas pembangkit listrik tenaga sampah terbilang kecil, jangan pernah membayangkan puluhan, apalagi ratusan megawatt sehingga tidak serta merta dapat mengurangi krisis listrik di Indonesia.

“(PLTS) jangan dilihat ini sebagai upaya bisnis atau ekonomi untuk menyelesaikan persoalan listrik, bukan. Ini gabungan dari menyelesaikan persoalan sampah, lingkungan, listrik, dan masalah sosial,” tegas Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Menurut Darmin, pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan listrik dari PLTS untuk kegiatan produktif walaupun lebih banyak akan dijual ke PLN. “Kalau dijual ke PLN, ya kita susah mengukur-ukurnya kemana saja dia dipakai, dia akan bercampur dengan listriknya PLN,” tutupnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya