BUMN yang Menjaga Ketahanan Energi Diminta Dapat Keistimewaan

Oleh Pebrianto Eko Wicaksono pada 24 Nov 2015, 18:33 WIB
Diperbarui 24 Nov 2015, 18:33 WIB
20150930-Pom Bensin-BBM-SPBU-Jakarta
Perbesar
Aktivitas pengisian BBM di SPBU Cikini, Jakarta, Rabu (30/9/2015). Menteri ESDM, Sudirman Said menegaskan, awal Oktober tidak ada penurunan atau kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baik itu bensin premium maupun solar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika meminta pemerintah memberikan keistimewaan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan dalam menjaga ketahanan energi.

Menurut dia, ketahanan energi berkaitan dengan ketahanan keamanan nasional. Itu sebabnya ini harus dijaga seluruh pemangku kepentingan, dan BUMN yang menanganinya.

"Pertama ketahanan energi maka saya mengulas ketahanan energi dalam skala sistem ketahanan masuk dalam sub bagian ketahanan ekonomi politik, itu akan dukung ketahanan nasional. Jadi ujungnya mendukung ketahanan nasional‎," kata Kardaya di Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Menurut Kardaya, bentuk keistimewaan yang diberikan salah satunya terkait pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi dan menjaga pasokan energi.

 


‎"Di tempat lain BUMN migas tidak pernah beli Wilayah Kerja di negaranya. Petronas tidak pernah beli, kalau ke negaranya bukan beli mereka mengambil aja, minta. Kalau beli, belilah diluar minyaknya bawa ke sini, kalau beli tidak meningkatkan security of supply," papar dia.

Dia menambahkan, BUMN yang mendapat keistimewaan adalah yang  100 persen kepemilikan sahamnya punya negara. Alasannya, jika keistimewaan diberikan kepada BUMN yang sudah melakukan keterbukaan publik maka yang menikmati tidak hanya masyarakat, tetapi pihak swasta bahkan asing.

‎"Artinya secara tidak langsung harus dilakukan BUMN, sekarang yang bingung ada setengan milik negara ada 1/4 milik negara, yang boleh dikasih previlage yang 100 persen milik negara, karena kalau yang tidak 100 persen dinikmati negara dinikmati asing," pungkasnya.(Pew/Nrm)