Ini Kata BI Soal Rencana Pendirian Bank Banten

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyarankan agar PT Banten Global Development (BGD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Banten untuk lebih sering berdiskusi dengan pengampu kebijakan seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dengan asosiasi di bidang perbankan untuk mematangkan rencana pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten, Duddy Adiyatna menjelaskan, memang tidak ada kewajiban bagi Banten Global Development untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan asosiasi-asosiasi di industri perbankan. "Tapi sebaiknya hal tersebut dilakukan. Bicara dengan BI, OJK, Perbarindo, Perbanas dan juga IBI." jelasnya Jumat (13/11/2015).

Hal tersebut disarankan oleh Duddy agar dalam menyiapkan pembentukan Bank Banten bisa lebih matang. Banten Global Development harus memperhatikan dan memperhitungkan modal, Sumber Daya Manusia (SDM) dan jaringan untuk mendirikan Bank Banten. 

Hal ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar manfaat bagi masyarakat jika Bank Banten berdiri. Sehingga, kemandirian ekonomi di Banten bisa terwujud.

"Secara makro bank bisa mendorong perekonomian masyarakat, tapi lebih jelas Bank Banten akan seperti apa dan sejauh mana manfaatnya, kita tidak bisa mengomentari karena belum tahu konsern dan konsepnya. Kita lagi nunggu konsepnya seperti apa karena sosialisasinya agak kurang," tegasnya.

Seperti diketahui, Gubernur Banten Rano Karno berencana untuk menghidupkan kembali Bank Banten dan telah menyiapkan dana Rp 950 miliar. Dana tersebut diperoleh dengan cara memangkas anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang dianggap berlebih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Yanuar menambahkan, Pemerintah provinsi Banten sedang merasionalisasi anggaran dan mengoptimalkannya. "Misalnya, anggaran kegiatan di suatu SKPD dinilai lebih dan tidak terserap. Dari pada jadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), lebih baik dialihkan," katanya.  

Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) sudah mendata SKPD mana saja yang anggarannya berlebih. Karena sejak awal dana tersebut diprediksi tidak akan terserap secara optimal. Khususnya untuk SKPD yang mendapatkan raport merah seperti Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP) dan Biro Perlengkapan.

"Di kami ada di perencanaan, perencanaan anggaran dan perencanaan teknis. Perencanaan anggaran biasanya SKPD mengajukan sangat besar, misalnya minta Rp 50 miliar tapi dikasih Rp 35 miliar, itupun masih sisa, nah ini akibat perencanaan teknisnya," terangnya.

Pemberian dana pendirian Bank Banten akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2017. Dimana, sudah diberikan dana awal sebesar Rp 314 miliar di tahun 2014. Lalu di tahun 2015 akan di berikan lagi sebesar Rp 400 miliar, dan sisanya akan selesai pada tahun 2016 mendatang.

Dalam sejarahnya, Banten pernah memiliki Bank daerah sendiri yang berdiri pada zaman penjajahan Belanda. Lalu bank tersebut hancur saat revolusi kemerdekaan.

Bank Banten pada zaman dahulu diperkirakan berpusat di Kabupaten Pandeglang, Banten. Namun kini, puing-puing sejarah kebanggaan tanah jawara tersebut tak lagi nampak. (Yandhi/Gdn)