Sukses

Menteri Susi Ajak Negara Trans-Pasifik Berantas Pencurian Ikan

Ini catatan Menteri Susi jika Indonesia bergabung ke Trans Pasific Partnership.

Liputan6.com, Jakarta - Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat (AS), Presiden Joko Widodo menyatakan niat Indonesia untuk bergabung dengan blok perdagangan bebas Kemitraan Trans-Pasifik (Trans Pasific Partnership/TPP) yang digagas Negeri Paman Sam tersebut.

TPP ditandantangani awal Oktober lalu oleh 12 negara, yakni AS, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

Menangggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku belum memahami kepentingan negara-negara yang masuk dalam TPP.

Meski begitu, Menteri Susi memiliki catatan untuk memahami peluang apa yang bisa diambil Indonesia jika nantinya benar-benar bergabung dengan organisasi itu. Ada satu misi yang ingin digaungkan Susi jika nantinya bergabung di TPP.

"‎Saya harus tahu TPP ini zonanya apa saja, tapi kalau di sana kita bisa melakukan IUU Fishing bersama, itu akan sangat membantu kerjaan kita, jadi satgas kita bisa kerjasama sama negara-negara pasifik," kata Susi di kantornya, Selasa (27/10/2015).

Jika bergabung ke TPP, nantinya Indonesia mampu bertukar data mengenai kapal-kapal dari berbagai negara Trans Pasific.‎ Dengan begitu secara otomatis akan mengurangi tindak pencurian ikan di beberapa negara itu juga.

Namun begitu, Susi tidak mau berharap banyak dengan organisasi international tersebut dalam menggaungkan pemberantasan illegal fishing. Ini dikarenakan saat ini sudah ada rencana Indonesia membentuk kesepakatan dengan beberapa negara mengenai anti illegal fishing itu.

"‎Sebetulnya tanpa TPP kita sudah menginisiasi beberapa dialog dan diskusi bersma negara Fiji, Papua Nugini, Timor Leste, kita semua sudah akan membuat deklrasi negara terbatas," terang dia.

Seperti diketahui, kunjungan Presiden Joko Widodo ke AS diakui Obama sebagai peluang yang lebih baik untuk mengingatkan tentang hubungan yang kuat antara dua negara demokrasi yang terbesar di dunia.‎

Jokowi mengatakan, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia. Islam Indonesia adalah Islam yang moderat, modern, dan toleran.

"Kami yakin Islam di Indonesia mampu berperan dalam mengawal demokrasi dan pluralisme, serta menentang radikalisme dan terorisme," ujar Jokowi.

Presiden juga menyampaikan ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka, di mana Indonesia memiliki 250 juta penduduk.

"Dengan jumlah penduduk 250 juta, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia bermaksud untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership [TPP]," kata Jokowi. (Yas/Ndw)

 
 
 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini