Jokowi Minta Impor Ilegal Dihentikan

Oleh Luqman Rimadi pada 12 Okt 2015, 18:27 WIB
Diperbarui 12 Okt 2015, 18:27 WIB
Presiden Joko Widodo Umumkan Biaya Ibadah Haji 2015 Turun
Perbesar
Presiden Joko Widodo didampingi Menag Lukman Hakim Saifuddin memberikan Keterangan Pers terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2015 di Istana Merdeka. Jakarta, Rabu (27/5/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, selama ini dirinya banyak menerima keluhan dari para pelaku usaha mengenai barang-barang impor yang marak masuk secara ilegal.

Ia mengatakan hal itu saat memimpin rapat terbatas bersama para menteri bidang perekonomian yang berkaitan dengan impor ilegal di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/10/2015).

"Beberapa kali menerima asosiasi,terakhir dari asosiasi pertekstilan, ia menerima keluhan mengenai banjirnya produk-produk impot  ilegal di Indonesia. Kalau ini diteruskan akan mematikan produsen dalam negeri karena harga tidak bisa bersaing dengan produk-produk ilegal," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jokowi mengambil beberapa contoh barang-barang impor yang masuk secara ilegal, beberapa di antaranya yaitu pakaian jadi, kosmetik, elektronik, seprei, produk-produk makanan, dan juga produk pangan, beras.

Hal ini, tegas Jokowi, harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah karena dapat membuat kepercayaan investor terhadap Indonesia menurun.

"Pertama, itu bisa merusak dan melemahkan industri kita. Yang kedua, kalau ini tidak segera kita hilangkan, kita habisi, orang akan malas berinventasi, mengganggu pasar dalam negeri, dan juga akan melemahkan daya saing kita," ucap  Jokowi.

Jokowi pada kesempatan itu meminta agar ada langkah-langkah yang konkret yang dibuat untuk menghentikan peredaran barang-barang impor ilegal.

"Ini juga akan memperbaiki neraca perdagangan kita kalau kita bisa kerjakan lebih baik," ucap Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan, dirinya mendapat keluhan mengenai banyaknya modus yang dilakukan terkait bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pelabuhan. Hal ini dilakukan oleh tiga pihak yang bekerja sama.

"Yang pertama, importir. Yang kedua, tentu saja pengurusan saja yang berkaitan dengan kepabeanan. Dan yang ketiga, oknum terutama Bea dan Cukai," ungkap Jokowi.

Jokowi menuturkan, pembeli barang biasanya meminta importir dari negara asal untuk membuat ekspor dokumen yang kemudian diatur dengan nama barang seperti dalam pada barang tertentu yang bea masuknya nol.

"Sementara, dalam hal pekerjaan di sini kalau impor bahan baku seharusnya terkena PPN, terkena PPh, terkena Bea Masuk. Ini yang membuat daya saing kita menjadi kalah. Inilah saya kira yang harus diselesaikan,” tegas Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan solusi,  yang utama adalah adanya pembuatan database bersama antara Bea dan Cukai. “Ini diselesaikan antara Dirjen Bea Cukai dan Pajak. Menko Bidang Perekonomian dan Wamenkeu kalau database ini sambung, saya kira akan banyak yang bisa diselesaikan,” tutur Jokowi.

Di akhir pengantarnya, Jokowi menyampaikan fakta-fakta itu adalah fakta yang dari data yang ditemukannya dari lapangan.Turut hadir dalam Rapat Terbatas kali ini, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim dan SDM Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung.

Selain itu, ada Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pertanian Amran Nasution, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. ‎‎(Luqman R/Ahm)