Pemerintah Kaji Bebas Visa bagi Turis Australia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih menimbang untuk memberikan fasilitas bebas visa bagi Australia. Lantaran, meski potensi wisatawan mancanegara (wisman) dari Australia besar, namun negara kanguru tersebut tidak menerapkan azas resiprokal (kesetaraan).

Menteri Pariwisata, Arief Yahya menegaskan untuk pemberian bebas visa sesuai ketentuan mesti menerapkan azas resiprokal.

"Australia itu memberlakukan universal visa. Jadi dia setiap orang siapa pun termasuk orang Indonesia masuk ke sana harus membeli visa. Padahal UU kita azasnya benefit dan resiprokal. Orang bisnis tidak peduli dengan resiprokal yang penting menghasilkan sebanyak-banyaknya untuk perusahaan. Tapi karena ada azas itu kita akan tetap diskusi dengan Australia," kata dia, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Arief menuturkan, secara pribadi pihaknya menyetujui bebas visa bagi Australia. Namun, penyelesaian masalah resiprokal mesti diselesaikan oleh instansi terkait dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Ada tugas di Kemenlu untuk membicarakan resprokal, tapi mungkin begini. Dulu saya ditanya kenapa Australia tidak dimasukan, bukan tidak dimasukan. Saya bilang kalau rekan-rekan Australia sekarang siap setuju resiprokal saya sebagai Menteri Pariwisata langsung setuju meskipun keputusan tidak di saya," tutur Arief.

Dia pun menegaskan, tidak diberikannya bebas visa murni karena masalah resiprokal. "Sebenarnya tidak ada sentimen apa pun, karena pariwisata itu lebih cultural relation tidak ada hubungannya dengan politik," kata Arief.

Selain Australia, pemerintah sendiri mengharapkan India dan Taiwan lantaran memiliki potensi wisman yang cukup besar. "Taiwan itu di atas 200 ribu, India di atas 300 ribu. Australia di atas satu juta setahun," ujar dia. (Amd/Ahm)