Ini yang Bikin Daya Beli Masyarakat RI Merosot

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati membeberkan ujung permasalahan merosotnya daya beli masyarakat dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2014.

Pemerintah Jokowi, diimbau Enny, tidak selalu menyalahkan faktor eksternal sebagai biang kerok dari penurunan daya beli masyarakat, seperti perlambatan ekonomi dunia maupun kebijakan beberapa negara untuk menyelamatkan perekonomian masing-masing.

"Yang memulai daya beli masyarakat turun, karena kebijakan kita sendiri soal pricing. Tepatnya saat harga BBM naik secara sporadis tanpa kalkulasi yang matang dan berdampak terhadap daya beli masyarakat," ungkap dia saat Diskusi Senator Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (23/8/2015).

Enny menjelaskan, kenaikan harga BBM secara signifikan bukan merupakan jalan keluar terakhir untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita memang minta supaya subsidi dikurangi, tapi bukan selalu terjemahannya menaikkan harga BBM secara membabi buta. Apalagi waktu era Jokowi menaikkan harga BBM, diuntungkan dengan penurunan harga minyak dunia," kata Enny.

Dia mengakui ada koordinasi fiskal dan moneter yang tidak sejalan sehingga mengakibatkan perlambatan ekonomi, selain dari penyerapan anggaran pemerintah yang sangat minim hingga semester I 2015.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite 4 DPD, Ghazali Abbas Adan menambahkan, penurunan daya beli masyarakat sudah terasa di banyak daerah di Indonesia.

"Faktanya kehidupan masyarakat di daerah semakin susah, daya beli sangat rendah, lapangan kerja tidak ada. Padahal pemerintah janji mau bangun desa," terang dia.

DPD, kata Ghazali, mengapresiasi langkah pemerintah yang meningkatkan anggaran transfer daerah dalam Rancangan APBN 2016. Namun, lanjut Ghazali, ada keluhan dari Menteri Keuangan terkait banyaknya dana daerah menganggur di perbankan.

"Tapi Bupatinya juga mengeluhkan tidak ada juklak maupun juknis soal penggunaan anggaran tersebut, jadi mereka khawatir masuk penjara. Makanya disimpan di bank dan akhirnya berujung pada penurunan daya beli masyarakat," ujar Ghazali.

Oleh sebab itu, Sekretaris Menteri Koperasi dan UMK Agus Muharam meminta pemerintah untuk meningkatkan penyerapan belanja, terutama di sektor infrastruktur sehingga membuka lapangan kerja dan kembali menaikkan daya beli masyarakat.

"Kalau anggaran terserap, maka kepercayaan masyarakat dan investor bisa datang lagi. Kegiatan ekonomi bisa kembali menggeliat dan daya beli masyarakat meningkat," ujar Agus. (Fik/Ahm)