Produksi Turun, RI Tak Perlu Impor Beras Seperti 1998

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengimbau kepada para menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuka keran impor pangan dalam situasi kekeringan atau El Nino. Alasannya, BPS menilai bahwa produksi pangan khususnya padi masih cukup memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono mengungkapkan, El Nino akan mempengaruhi produksi pangan yang sudah ditetapkan dalam Angka Ramalan (ARAM) I sebesar 75,5 juta ton padi.

"Pasti akan lebih rendah produksinya karena El Nino, tapi bukan berarti lebih rendah dari 2014. Harusnya ada stok beras, jadi tidak perlu harus impor. DPR pun tidak mau kan kalau kita impor pangan," ujar dia saat berbincang usai Konferensi Pers Inflasi di Jakarta, Senin (3/8/2015).

Lebih jauh dijelaskannya, produksi pangan diperkirakan tidak terlalu merosot jauh mengingat upaya pemerintah untuk mengantisipasi dampak El Nino sungguh luar biasa. Diantaranya pembagian pompa di daerah dan cadangan anggaran pangan hingga Rp 3,5 triliun.

"Kekeringan itu tidak selalu gagal panen, bisa panen walaupun produktivitasnya rendah. Contoh dari 111 ribu hektare yang terkena dampak El Nino, yang puso paling cuma 8 ribu ha, sisanya masih produksi tapi cuma 5 juta ton per ha," terang dia.

Kondisi tersebut, kata Adi, berbeda dengan 1997-1998. Dampak El Nino saat itu, diakuinya terparah karena pemerintah harus mengimpor beras sampai 5 juta ton lebih pada era 1998.

"Waktu itu kan ada krisis moneter, dan sektor pangan kita agak terpuruk karena peristiwa El Nino. Tapi saya yakin dengan upaya antisipasi, kita tidak perlu impor," papar dia. 

Terpenting, sambungnya, pemerintah harus mampu mendistribusikan surplus produksi pangan di daerah yang satu ke daerah yang terkena imbas kekeringan.

"Tapi El nino justru meningkatkan produksi ikan, apalagi Bu Susi (Menteri KKP) sudah memberantas illegal fishing sehingga bagus sekali untuk substitusi pangan," cetus Adi.  (Fik/Gdn)