Sukses

Program Kedaulatan Pangan Jokowi Hanya Kata-kata Indah

Pemerintah diminta segera memperbaiki sektor hulu sejalan dengan program pembangunan infrastruktur dasar, seperti jaringan irigasi.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui program Nawa Cita mencanangkan program swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun sampai 5 tahun sehingga negara ini memiliki kedaulatan pangan.

Lantas apa pandangan pengamat soal program kedaulatan pangan di Indonesia. Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa berharap kedaulatan pangan menjadi jawaban pemerintah untuk mengatasi krisis pangan.

"Jokowi mencanangkan kedaulatan pangan, bukan sekedar swasembada pangan. Tapi kedaulatan pangan itu seperti wacana saja, indah diucapkan tapi kenyataannya jauh," ujar dia saat Diskusi Pangan Kita di Jakarta, Senin (25/5/2015).

Upaya mencapai tujuan kedaulatan pangan, Dwi menyarankan pemerintah segera memperbaiki sektor hulu sejalan dengan program pembangunan infrastruktur dasar, seperti jaringan irigasi.

Tidak hanya membangun bendungan, tapi juga memperhatikan pembangunan atau pembenahan infrastruktur pendukungnya.

"Ketika membangun bendungan, harus memperhatikan infrastruktur lainnya. Airnya darimana kalau di atas bendungan rusak. Jadi harus dibangun fasilitas lain, khawatir bendungan tidak bisa digunakan. Jadi harus ada perencanaan sangat matang," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Srie Agustina mengatakan, pemerintah perlu mengejar target swasembada pangan.

"Di banyak negara, agak turun tagetnya ketahanan pangan artinya ketersediaan suplai entah itu dari impor atau tidak. Tapi kalau kita harus swasembada karena potensinya besar," tegas dia.

Srie menambahkan, pemerintah tentu membutuhkan waktu untuk merealisasikan swasembada pangan dengan dukungan teknologi, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta kerja keras Kabinet Kerja.

"Contohnya saja kedelai, kebutuhannya 2,5 juta ton tapi produksi cuma 1,2 juta ton. Artinya masih butuh impor sekira 1,3 juta ton. Kebutuhan ini buat masyarakat, bahan baku mayoritas 62-70 persen, industri makanan dan minuman. Jadi swasembada mungkin perlu waktu satu sampai dua tahun," pungkas dia. (Fik/Nrm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini