Menkeu: Selama Anggaran Masih Defisit, RI Butuh Utang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengaku tetap akan mencari pembiayaan atau utang untuk menambal defisit anggaran, termasuk potensi berutang pada Bank Dunia (World Bank). Lembaga internasional ini justru menawarkan pinjaman senilai US$ 11 miliar atau sekitar Rp 144 triliun (asumsi kurs Rp 13.160 per dolar Amerika Serikat) kepada pemerintah Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyatakan, sumber pinjaman untuk membiayai defisit sangat terbuka luas dari manapun.
"Selama kita masih defisit, tidak mungkin kita tidak berutang kalau mau anggarannya tidak defisit," ujar dia saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Dalam pertemuan antara Bank Dunia dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini, menurut Bambang bukan membahas tentang kebijakan Indonesia. Namun kesempatan bermitra dan bekerjasama sangat terbuka lebar.

Bahkan dalam kunjungannya, Bank Dunia menawarkan pinjaman US$ 11 miliar atau sekira Rp 144 triliun. "Itu disediakan plafonnya, kita pakai sesuai kebutuhan kita. Pokoknya sesuai kebutuhan. Itu  masih 3-4 tahun ke depan, bukan tahun ini," tegas Bambang.

Seperti diketahui, defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dipatok sebesar 1,9 persen. Sedangkan proyeksi defisit anggaran tahun depan di kisaran 1,7 persen sampai 2,1 persen.

Sebelumnya Presiden Kelompok Bank Dunia menawarkan dukungan hingga US$ 11 miliar atau sekitar Rp 144,76 triliun (asumsi kurs Rp 13.160 per dolar Amerika Serikat) untuk pendanaan baru selama 3-4 tahun ke depan bagi Indonesia.

Dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia sebagai Presiden Kelompok Bank Dunia, Jim Yong Kim menawarkan dukungan Bank Dunia kepada Presiden Jokowi.

"Kami ingin mewujudkan salah satu komitmen pendanaan kami yang terbesar di dunia untuk Indonesia melalui kantor perwakilan Jakarta. Kami ingin berbagi dengan Indonesia akan pengetahuan global dan keahlian teknis kami di berbagai sektor seperti energi, kesehatan, pendidikan, ekonomi maritim sampai ke pelayanan masyarakat di daerah," kata Kim. (Fik/Ahm)