Premium Dihapus, DPR Minta Menteri ESDM Dicopot

Oleh Septian Deny pada 19 Apr 2015, 18:32 WIB
Diperbarui 19 Apr 2015, 18:32 WIB
SPBU di Jakarta Pusat Stop Jual Solar Bersubsidi
Perbesar
Pemilik kendaraan diarahkan untuk mengisi kendaraan mereka dengan Solar non-subsidi dan Pertamax Dex, Senin (4/8/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium yang akan dilakukan oleh pemerintah dan PT Pertamina (Persero) ditentang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian bahkan mengatakan, jika BBM jenis ini benar-benar dihapuskan, maka DPR akan mengeluarkan rekomendasi agar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan para direksi Pertamina.

"Kalau itu dilakukan, kami akan rekomendasikan para direksi dan Menteri ESDM diganti, karena itu tidak bisa seenaknya," ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (19/4/2015).

Menurut Ramson, Pertamina harus tetap menyediakan BBM jenis Premium sebagai pilihan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen tetap memiliki banyak pilihan bahan bakar yang sesuai dengan kemauan dan kemampuannya.

"Kalau ada jalan tolnya, tetap ada pilihan tidak masalah. Kalau yang mau pakai ron 92 silahkan, mau pakai yang menengah ron 90 silahkan, yang mau pakai ron 88 juga silahkan," lanjutnya.

Sementara itu, jika penghapusan BBM jenis ini ditujukan untuk menghapus adanya mafia minyak yang selama ini dinilai banyak bermain di impor BBM ron 88, maka hal tersebut bisa ditempuh dengan cara lain seperti melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Impor premium 88 itu disebut banyak pemburu rente. Kalau punya data (soal mafia) jangan hanya bicara saja, bawa ke KPK. Sebab kalau merugikan masyarakat sehingga cost tinggi yang membuat harga tinggi bagi rakyat bisa langsung ditangkap," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengharapkan, produk bahan bakar minyak (BBM) baru Pertalite yang akan dipasarkan dapat menghilangkan Premium dalam dua tahun.

Dengan pemasaran Pertalite bisa mengurangi peredaran Premium dengan kadar Research Octane Number (RON) secara bertahap. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. "Masuk akal karena bertahap RON 88 diganti," kata Sudirman.

Menteri ESDM, Sudirman Said berpidato saat acara penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi , Jakarta, Senin (13/4/2015). Dalam acara itu juga diluncurkan 'Whistleblowing System Online'. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Dari rekomendasi tim yang dikomandoi Faisal Basri terserbut, Pemerintah menargetkan premium akan hilang dari perdaran maksimal dua tahun. Sudirman juga menginginkan Premium dapat hilang lebih cepat dari target pemerintah. "Kami berikan waktu paling lama 2 tahun. Syukur-syukur sebelum dua tahun RON 88 sudah diganti," ungkapnya.

PT Pertamina (Persero) berencana mengeluarkan produk bahan bakar minyak (BBM) baru bernama Pertalite pada Mei 2015. BBM yang beroktan 91-92 ini bakal dijual dengan harga di bawah Pertamax.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, saat ini perseroan tengah melakukan persiapan untuk meluncurkan BBM tersebut.

Dengan merilis Petralite, lanjut Wianda, Pertamina berharap akan menambah jenis BBM yang bisa dijual dengan harga komersil tanpa adanya subsidi dari pemerintah. (Dny/Gdn)